Bupati Lobar Sempat Ingatkan, Mantan Kadispar Dibidik Kejaksaan

Ketua majelis hakim Sri Sulastri (depan kedua dari kiri) mengangkat barang bukti amplop cokelat berisi uang tunai bagian fee proyek penataan kawasan wisata di Lombok Barat, Selasa, 11 Februari 2020 dalam sidang pemeriksaan terdakwa Ispan Junaidi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Mantan Kadis Pariwisata Lombok Barat IJ memberikan keterangannya sebagai terdakwa dalam sidang fee proyek tiga penataan kawasan wisata. IJ mengaku sudah diingatkan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid soal fee proyek.

Hal itu terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa, 11 Februari 2020.

Iklan

Sidang yang juga dipantau Komisi Yudisial itu dipimpin ketua majelis hakim Sri Sulastri didampingi hakim anggota Abadi dan Fathurrauzi.

Abadi membacakan ulang kesaksian Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid untuk menggali pengakuan IJ. Yakni yang terkait dengan Fauzan yang mengingatkan IJ agar tidak main-main dengan proyek.

“Secara formal tidak pernah diingatkan Bupati. Itu pas sedang ngomong sambil jalan, Bupati bilang, hati-hati saudara sudah dijadikan target kejaksaan,” beber IJ.

“Saya tidak tahu apa maksudnya. Hanya Bupati yang tahu,” imbuh dia.

Hakim anggota lainnya, Fathurrauzi menanyakan, fungsi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang melekat pada Kepala Dinas. IJ pun menjawab hal itu sudah didistribusikan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Bahkan melalui SK Bupati.

“Tetapi kenapa Saudara tetap melakukan mekanisme menandatangani SPM meskipun kewenangan KPA itu sudah didistribusikan ke PKK yang mana dalam hal ini Kabid?,” tanya hakim yang akrab disapa Ojik ini.

“Itu sudah berlaku umum di lingkup Pemkab Lombok Barat. Kepala dinas lain juga sama. Itu sudah universal,” jawab IJ yang sedang menempuh pendidikan S3 di IPDN ini.

Pinjaman Rp75 Juta Desertasi S3

Sri Sulastri menegaskan lagi perihal permintaan fee proyek yang didakwakan jaksa ke Ispan. Dikaitkan dengan kesaksian saksi PPK I Gede Aryana Susanta, pihak pelaksana CV Titian Jati Tauhid yang menyetor Rp73 juta.

“Ini saya tegaskan lagi, saya minta Saudara terus terang. Apa pernah minta fee?”, tanya Sri. IJ lalu menjawab. “Tidak pernah. Itu pinjaman ke Pak Gede,” ucapnya.

Sri masih belum yakin. Sebab, IJ sebagai Kadis malah meminjam uang ke bawahannya yang bahkan merupakan PPK suatu proyek. “Apakah minta pribadi atau apa?,’’ imbuh Sri. IJ mengakui memang sering meminjam uang ke bawahan, bukan saja hanya kepada Gede.

“Ada dua orang yang sering saya pinjam. Staf yang punya ekonomi lebih ya dua orang ini. Mereka juga pengusaha,” jawab IJ.

Pinjaman uang itu nantinya akan diganti apabila permohonan kredit ke BNI Syariah disetujui. Namun, permohonan belum disetujui, IJ sudah lebih dulu ditangkap jaksa. IJ pada November 2019 lalu memang sedang butuh dana segar. Dia sedang dalam fase akhir pendidikan strata tiga.

“Mau daftar ujian seminar hasil S3 di IPDN,” jelasnya. Dari uang pribadinya yang juga ikut disita jaksa, sebesar Rp5 juta sudah dia siapkan untuk biaya administrasi. Tambahan Rp2 juta untuk fotokopi desertasi.

 

IJ Sebut-sebut TP4D

IJ mengaku bertemu dengan para kontraktor proyek penataan kawasan wisata. Yaitu pada saat para kontraktor itu ditetapkan sebagai pemenang tender. “Waktu itu mereka datang dibawa PPK, Pak Gede,” sebutnya.

Dalam pertemuan itu, para kontraktor mengeluhkan kendala lapangan pengerjaan proyek. Terutama Tauhid yang mengerjakan kawasan Pusuk Lestari di Pusuk Pass, Batulayar, Lombok Barat. Tauhid membawa diri sebagai perwakilan CV Titian Jati milik Hazairin.

“Yang banyak bicara saat itu yang dari Pusuk itu. Dia bicara pengaturan. Sebut ULP minta 6 persen. Bahkan dia bilang untuk TP4D. Tapi saya tidak teruskan. Malah saya setop. Ini yang mereka tutupi di persidangan ini,” papar IJ.

“Persentase ini datang dari mereka. Mereka yang banyak konsultasi ke dinas-dinas lain. Yang dapat 8 persen, 6 persen. Kalau saya ndak punya referensi. Interaksinya itu 99 persen ada di PPK,” kelitnya.

Dalam operasi tangkap tangan Selasa (12/11/2019) siang, IJ dibawa dengan barang bukti Rp73,5 juta uang di dalam tas yang dibawa kontraktor melalui saksi Gede. Tambahan Rp15,35 juta yang merupakan uang pribadinya.

“Uangnya di dalam tas dimasukkan Pak Gede. Di atas meja kerja ada tas. Saya tidak tahu itu ada uang berapa. Saya tiba-tiba sudah ditangkap kejaksaan,” jelas IJ.

Setelah mendengarkan keterangan IJ, majelis hakim kemudian menunda sidang sampai Selasa pekan depan. Majelis meminta jaksa penuntut umum Yulia Oktavia Ading untuk menyampaikan surat tuntutan. (why)