Bupati Lobar Klarifikasi Selebaran Dirinya Ditangkap KPK

Giri Menang (Suara  NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid mengklarifikasi selebaran yang beredar di masyarakat terkait penangkapan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fauzan mengaku, dirinya difitnah dengan selebaran surat yang seolah-olah dari KPK yang ditujukan ke Kapolda NTB terkait proses penyidikan H. Fauzan Khalid.

Informasi yang berhasil dihimpun, selebaran kampanye hitam itu beredar pascadebat publik di Gedung Budaya Narmada, Sabtu (23/6) malam. Setidaknya ada beberapa wilayah yang dijadikan lokasi penyebaran selebaran fitnah, yakni Lingsar, Narmada, Gerung, Kediri dan beberapa kecamatan lainnya.  Diakuinya, selebaran itu sudah menjadi yang ketiga selama masa kampanye yang beredar. Selebaran pertama adalah terkait terhadap dirinya ke KPK dan juga Polres Lobar terkait APBD Lobar, kemudian selebaran ke dua adalah terkait pernyataan yang seolah-olah dari dirinya yang menyatakan Tuan Guru (Ulama) yang tidak mendukungnya adalah Tuan Guru gadungan. “Dalam selebaran ke dua juga saya selaku bupati diisukan memberikan semacam perintah kepada Kepala SKPD untuk menggerakkan semua aparaturnya,”  ungkapnya.

Iklan

Sementara untuk selebaran ke tiga ini, Fauzan  menganggap sebagai tindakan yang keji dan tidak terpuji. Di mana dalam selebaran itu seolah-olah dirinya sudah menjadi tersangka. “Karena dalam surat itu disebut KPK meminta kepada Kapolda NTB untuk mempersiapkan delapan pengawal bersenjata untuk mengawal proses penyidikan terhadap saya. Ini fitnah keji dan tidak terpuji,” ungkapnya.

Tak ingin tinggal diam, Fauzan Khalid mengakui dirinya langsung mengkonfirmasi kebenaran selebaran itu ke Deputi Penindakan KPK Irjen Pol Firli yang juga mantan Kapolda NTB melalui aplikasi WhatsApp (WA). “Alhamdulillah langsung direspon dan menyatakan dan memastikan bahwa selebaran itu palsu. Menurut pak Firli, kalau surat KPK ke Kapolda, pasti dirinya yang akan menandatangani selaku Deputi Penindakan,” jelasnya seraya menambahkan bahwa Deputi Penindakan KPK juga menyatakan bahwa format nomor surat KPK bukan seperti itu, termasuk tembusan-tembusan.

Pada selebaran yang seolah-olah dari KPK yang tertanggal 20 Juni 2018 ternyata surat KPK tertanggal 25 September 2017 ditujukan untuk Kapolda Kalimantan Timur. Namun oleh pembuat atau pemalsu surat itu diubah menjadi tanggal 20 Juni 2018 dan ditujukan ke Kapolda NTB. Namun sayang, si pembuat surat palsu itu ternyata kurang jeli, karena lupa mengubah redaksi surat terutama pada point 1 huruf d yang masih tertulis ‘Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-96/01/09/2017 tanggal 19 September 2017’.

“Sikap saya adalah, ini pemalsuan dokumen negara, dan mohon maaaf mungkin saya kurang ilmu hukum, setahu saya kalau pemalsuan dokumen negara bukan delik aduan, dengan segala hormat kita minta untuk ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum termasuk rekan-rekan Panwas,” harapnya

Fauzan Khalid pun meminta panwas menindak tegas kampanye hitam tersebut. Panwaslu diharapkan tidak hanya menunggu laporan, namun juga lebih proaktif menindak dan mengawasi semua pelanggaran apalagi yang berjenis fitnah. “Dan ini untuk semua calon tidak hanya terhadap saya, siapa pun yang melanggar harus ditindak termasuk saya kalau melanggar. Jangan hanya menunggu laporan dan mengurus yang ecek-ecek seperti spanduk, sementara hal yang lebih substantif dari tugasnya tidak diurus,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Fauzan Khalid menyatakan bahwa jabatan Bupati itu merupakan jabatan mulia, jabatan yang luar biasa miliki pengaruh terhadap masyarakat. Karena jabatan mulia, maka untuk meraihnya juga harus dengan cara-cara mulia. Dikatakannya, apa artinya jabatan mulia kalau diraih dengan cara yang tidak baik.

Terkait dampak Selebaran fitnah ini akan melorotnya elektabilitasnya sebagai Calon Bupati, Fauzan mengaku tidak terlalu khawatir. Menurutnya, masyarakat sudah reatif cerdas, sudah tahu mana yang benar dan tidak. “Kalau saya mau saya juga bisa melakukan, tetapi saya tidak mau seperti itu. Bahkan, beberapa tim yang emosi juga dengan tegas saya larang,” pungkasnya kemudian. (her)