Bupati Lobar Akui Pelayanan Perizinan Satu Pintu Sekadar Nomenklatur

H. Fauzan Khalid (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pelayanan Perizinan satu pintu di Lombok Barat (Lobar) dinilai sekadar nama (nomenklatur) pasalnya tidak dilaksanakan. Kondisi ini mengakibatkan pelayanan menjadi lamban, sehingga mendapatkan nilai rendah dari KPK.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid tak menampik kondisi ini. Menurutnya, penempatan personel dilakukan bertahap akibat kekurangan personel di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.

Iklan

Menurutnya, dalam pelayanan satu pintu ini memang butuh rekomendasi dari beberapa OPD, sehingga idealnya masing-masing OPD memiliki meja atau menempatkan personel di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Diakuinya ada beberapa OPD yang belum menempatkan karena kekurangan ASN. Tidak saja di Lobar namun semua daerah. “Karena maratorium penerimaan ASN, sementara saya tanda tangan 200 lebih ASN yang pensiun,” aku dia.

Asisten III Setda Lobar Mahyudin menambahkan pihaknya sudah mengevaluasi alasan seringnya terjadi keterlambatan dalam pelayanan perizinan. Alasannya, OPD teknis yang melayani belum penuh memberikan pelayanan di DPMPTSP. Karena itu pihaknya meminta OPD mem-back up pelayanan, karena hal ini menjadi etalase pelayanan publik.

Namun, aku dia, OPD juga mengalami kendala kekurangan personel sehingga tidak bisa dipindah tempatkan. Kendala utamanya, keterbatasan ASN yang memahami dan memenuhi kompetensi dalam penugasan tersebut.”Sehingga masih ada yang belum menempatkan personel, ini kami terus evaluasi agar pelayanan semakin baik,”aku dia.

Sebelumnya, Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah mempertanyakan OPD tidak mau menempatkan personel di DPMPTSP untuk melayani perizinan terpadu dari pintu. Menurutnya, OPD dinilai tak mengindahkan arahan dari KPK dan tidak patuh terhadap perintah pimpinan dalam hal ini Bupati. Pasalnya Bupati sendiri telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati nomor 480/08/DPMPTSP/2020 tentang penempatan petugas teknis pada DPMPTSP tertanggal 2 Maret 2020. (her)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional