Bupati Lobar Akui Gaji Tenaga Kontrak dan Guru Honor Tidak Layak

H. Fauzan Khalid. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Gaji yang diterima tenaga kontrak dan guru honor di Lombok Barat (Lobar) jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) sekitar Rp2,1 juta. Pasalnya, gaji yang mereka terima berkisar Rp400-750 ribu per bulan. Dengan gaji yang diperoleh ini maka para tenaga kontrak khususnya guru honorer masuk kategori di bawah standar garis kemiskinan. Pasalnya, mengacu penghasilan standar garis kemiskinan tahun 2020 di Lobar mencapai Rp439.595 per orang per bulan.

“Yang pasti gaji yang mereka terima saat ini jauh dari layak (tidak layak),” ungkap Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Selasa, 6 April 2021.

Iklan

Kaitan dengan kenaikan gaji mereka, kata bupati, Pemda Lobar mengalami kendala fiskal. Apalagi tahun ini sangat sulit bisa terealisasi, karena diketahui bersama dampak Covid-19 sangat mempengaruhi fiskal daerah. “Insya Allah tahun 2022, tanpa teman-teman wartawan nanya pun saya sudah minta Pak Sekda (TAPD) untuk mengkaji itu (untuk kemungkinan kenaikan gaji),” jelas dia.

Diakuinya, jumlah tenaga kontrak dan guru honor ini banyak, maka perlu dilakukan kajian dan mempersiapkan. Meski demikian, bupati mengapresiasi besarnya kontribusi tenaga kontrak di lingkup Pemkab Lobar, karena hampir 60-70 persen kinerja Pemda ditunjang oleh mereka.

Sekda Lobar H. Baehaqi mengatakan terkait tenaga kontrak dan guru honor menjadi perhatian serius Pemda. Karena diakuinya gaji yang mereka terima tidak layak dan jauh di bawah UMK. “Ini jadi bagian perhatian kita, tetapi kita kan paham kapasitas fiskal kita belum terjangkau untuk itu. Bahkan arahan Pak Bupati sangat perhatikan ini,” ujarnya.

Soal guru honorer yang gajinya Rp 400 ribu per bulan, tentu perlu dilihat Surat Perintah Membayar (SPM)nya. Yang jelas, pihaknya tetap memperhatikan kesejahteraan para guru. Bahkan bupati meminta agar dilakukan pendataan guru yang belum sertifikasi juga harus dipikirkan bagaimana TPP-nya, apakah ada regulasi untuk menaikkan gaji mereka, pihaknya akan mengacu pada UMK. Namum kembali ke kapasitas fiskal, karena jumlah tenaga kontrak di lingkup Pemkab mencapai 1.871 orang. Apalagi kondisi pandemi saat ini, pertumbuhan ekonomi minus juga butuh perhatian.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Lobar Hj. Nurul Adha sangat prihatin dengan gaji tenaga kontrak dan guru honorer ini. Pihaknya pernah mengusulkan sejak lama supaya gaji dinaikkan Rp 100 ribu, dari Rp 750 ribu menjadi Rp 850 ribu. “Pernah kami usulkan kenaikan gaji mereka, naik dari Rp 750 ribu menjadi Rp 850 ribu. Sempat dihitung-hitung tapi kemudian tidak ada tindaklanjut,” sesalnya.

Mestinya saat ini di tengah para ASN dan pejabat mendapatkan TPP, pemerintah juga memperhatikan nasib mereka. Karena sangat timpang gaji mereka dengan ASN, bahkan kalau dibandingkan guru honor gajinya hanya Rp400 ribu per bulan. Gaji ini sangat jauh dari standar garis kemiskinan. “Sangat jauh timpang, bahkan mereka masuk kategori miskin. Pemda harus berpikir menaikkan gaji mereka,” harapnya.

Di sisi lain, salah satu guru honor yang tidak mau dikorankan namanya mengaku sejak Januari 2021 sampai sekarang belum menerima honor. Selama ini, dirinya menerima honor dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tapi BOS yang diharapkan cair secepatnya belum ada kabar pencairan dari pihak sekolah, padahal mereka sangat membutuhkan biaya untuk kebutuhan sehari-hari.

Guru honor ini juga meminta pemerintah mengkaji pola pencairan atau pengkajian honor bagi tenaga honor. Baginya, sangat tidak adil bagi tenaga honor yang hanya menerima honor sekali dalam 3 atau 4 bulan. Sementara PNS atau ASN menerima gaji sekali dalam sebulan. Padahal, beban kerja saat mengajar tidak kalah berat dengan guru negeri. ‘’Saya bingung juga, apa kami (tenaga honorer, red) tidak butuh biaya bulanan? Kami sangat butuh. Kalau bisa, pencairan dana BOS jangan ditunda-tunda, karena kami bukan robot yang tidak butuh makan,’’ keluhnya. (her)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional