Bupati KLU Yakin Sengketa Trawangan Tuntas

Tanjung (Suara NTB) – Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, mengklaim sengketa lahan antara PT. Wanawisata Alam Hayati (WAH) dengan warga Trawangan sudah selesai. Hal itu dikatakan bupati, Kamis, 23 Februari 2017 saat dikonfirmasi perihal Surat Ombudsman RI yang meminta Pemda KLU menyelesaikan kasus yang masuk sekitar tahun 2012 lalu.

Menanggapi surat itu, Najmul kepada wartawan menegaskan pihaknya siap memberi klarifikasi kepada Ombudsman terkait kronologis dan pola penyelesaian yang diambil. Pasalnya, Pemda KLU dalam kasus ini hanya bertindak selaku mediator antara pihak perusahaan dan warga.

Iklan

“Saya siap berdiskusi dengan Ombudsman RI apabila Ombudsman merasa soal pembagian itu belum diselesaikan,” katanya.

Namun demikian menurut Najmul, persoalan sengketa lahan antara warga dan PT WAH di Gili Trawangan sudah selesai. Warga sudah menerima hak-hak nya sesuai komitmen yang telah mereka sepakati bersama.

Dijelaskan, sebanyak 71 warga yang sebelumnya mendiami lahan HGU/HGB yang dikuasai PT. WAH sudah menerima kompensasi lahan dari perusahaan. Warga bahkan menerima aset relokasi lengkap dengan sertifikatnya.

Diakuinya, di antara warga memang masih ada yang belum menerima kompensasi yakni Ismail Cs. Warga ini bukan tidak dimediasi oleh Pemda KLU, melainkan mereka menolak menerima luasan areal yang ditawarkan perusahaan.

Seiring perjalanan penyelesaian sengketa lahan, telah banyak upaya yang dilajukan Pemda. Namun hingga belasan tahun persoalan ini mengendap, sekitar 13 orang yang belum menerima lahan masih bersikeras pada tuntutan permintaan lahan yang lebih besar dari tawaran perusahaan.

Najmul mengingatkan pula, pemerintah dalam posisi ini bukan sebagai pengambil kebijakan melainkan hanya sebagai mediator kedua pihak. Pemda KLU pun tidak ingin problem ini terus berlarut. Bilamana Ombudsman datang ke KLU atau mengundang Pemkab ke Jakarta untuk mengklarifikasi masalah ini, bupati menegaskan siap.

Selain itu, bupati berharap, Ombudsman sebagai lembaga pemerintah menyikapi persoalan sengketa ini secara komprehensif. Artinya, Ombudsman diharapkan tidak hanya menyerap informasi  dari 1 pihak (warga saja), melainkan menimbang kronologi yang telah dilakukan pemerintah daerah. (ari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here