Bupati KLU Akui Kemiskinan Sulit Dipulihkan

Tanjung (Suara NTB) – Meski potensi ekonomi di Kabupaten Lombok Utara (KLU) cukup tinggi, keberadaannya belum berkorelasi kuat dengan penurunan angka kemiskinan. Secara ekonomi, Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, mengaku kesulitan menekan angka kemiskinan, jika tidak merubah satu faktor utama yang menyebabkan kemiskinan itu diwariskan ke generasi berikutnya.

Faktor dimaksud bupati tidak lain, mental dan paradigma masyarakat mengenai status sebuah pekerjaan. “Secara ekonomi, kemiskinan KLU sulit dipulihkan. Potensi pertanian kita besar, potensi pariwisata juga besar. Tetapi mental masyarakat ini memang harus diubah,” kata Bupati, Selasa 18 Oktober 2016.

Iklan

Najmul-akhyar-

Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH,

 Kutipan :
Secara ekonomi, kemiskinan KLU sulit dipulihkan. Potensi pertanian kita besar, potensi pariwisata juga besar. Tetapi mental masyarakat ini memang harus diubah.

Menurutnya, stigma masyarakat tentang sebuah pekerjaan masih terpaku pada satu jenis, yakni menjadi pegawai di lembaga milik pemerintah. Tak soal apakah statusnya PNS, honor, ataukah kontrak daerah. Stigma yang ditanam atau diwariskan dari generasi ke generasi ini menyebabkan animo masyarakat untuk bekerja di lembaga non pemerintah minim. Apalagi jika sektor itu adalah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sebagian besar generasi saat ini, terlihat enggan menggarap potensi – potensi sektor terkait meski secara ekonomi berpeluang mengubah kesejahteraan masyarakat.
Di hadapan OJK, Bank NTB dan Dekan Fakultas Pertanian Unram sebelumnya, Najmul Akhyar tak menyangkal tingginya angka kemiskinan KLU. Data kemiskinan KLU terakhir berada sebesar 34,28 persen. Meski angka ini besar, namun bupati mencoba memandangnya secara optimis dan bijak.

“Dalam perspektif ekonomi, saya mencoba menyikapinya secara positif. Dengan 34,28 persen masyarakat KLU miskin, berarti ada 65,72 masyarakat yang kaya. Jika ini bersatu, kemiskinan pasti bisa kita tekan,” paparnya.

Melalui 42 program visi misi yang ia launching bersama Wabup di awal pemerintahannya, Bupati semakin optimis akan mampu memperbaiki peringkat KLU, baik menurut IPM, pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan maupun pengangguran.

Alasan Bupati cukup logis. Mengingat di tengah kemiskinan tinggi, angka tersebut asimetris dengan angka pengangguran. Di NTB, warga KLU yang tergolong pengangguran hanya 2,9 persen.

“Menurut Teori Hukum Pidana, angka kejahatan pasti tinggi ketika kemiskinan di satu daerah tinggi. Tetapi ini tidak berkorelasi di KLU,” sambungnya.

Dengat semangat kebersamaan serta program yang digalang, Bupati bertekad untuk memangkas gap (kesenjangan) ekonomi antara si kaya dan si miskin di KLU. Salah satunya dengan merubah paradigma “status pekerjaan” masyarakat, serta mempercepat akselerasi penyerapan angkatan kerja di sektor pariwisata, pertanian, perkebunan dan perikanan. (ari)