Bupati Dompu Ungkap Pemicu Keterlambatan APBDP 2018

Bupati Dompu,  H.  Bsmbang M Yasin (Suara NTB/dok)

Dompu (Suara NTB) – Aksi “saling sandera” antar kelompok kepentingan disebut menjadi penyebab keterlambatan pengesahan dokumen APBD perubahan Dompu tahun 2018. Padahal, Pemkab Dompu memiliki dokumen perencanaan lima tahunan dan setiap tahun yang mesti menjadi rujukan.

“Malam paripurna, sore masih (diotak atik). Si ini, si itu. Saya sampaikan ini, saya ingin mengatakan, inilah yang sebenarnya terjadi (dalam pengesahan APBD/APBDP),” kata H. Bambang M. Yasin saat menyampaikan amanat inspektur upacara peringatan hari Sumpah Pemuda di Dompu, Senin,  29 Oktober 2018.

Iklan

Tahapan penyusunan APBD sudah ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga sudah mengingatkan agar mengikuti tahapan waktu yang ditetapkan. Namun ini tidak sesuai tahapan jadwal karena adanya saling mengunci kepentingan. “Akhirnya dikunci seperti ini. Tidak usaha dibuka selama – lamanya,” katanya.

Dikatakan H. Bambang, hampir setiap tahun proses pembahasan APBD/APBDP selalu dihadapkan pada masalah yang sama. APBD Perubahan 2018 tidak ada karena prosesnya belum pernah berubah dan selalu terlambat. Ia pun tidak ingin menandatanganinya karena ada tahapan proses yang tidak sesuai. “Saya minta dukungan ke ASN, jangan menuntut APBD perubahan tahun ini. Saya ingin meyakinkan anda, Pemda tidak akan bubar gara – gara tidak ada (APBD) perubahan,” tegasnya.

Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos yang dikonfirmasi mengatakan, Pemprov tidak menolak dokumen APBD perubahan 2018 dan hanya mengembalikan untuk tidak dievaluasi karena sudah melewati batas waktu. Sesuai ketentuan, APBD perubahan harus disepakati bersama antara DPRD dan Bupati paling lambat 30 September tahun berjalan. Sedangkan Dompu menyepakati pada 12 Oktober. Artinya perintah undang – undang tiga bulan sebelum berakhir tahun berjalan sudah lewat.

“Kami sebenarnya prihatin juga. Kami sudah mengundang TAPD sejak 3 September. Kami bawa itu ke provinsi, hasil undangan yang kita layangkan. Tapi mereka tidak indahkan TAPD ini. Kita sayangkan bahwa TAPD kurang pro aktif untuk menghadiri rapat – rapat itu. Yang muncul kemudian seakan – akan DPRD yang tidak mau membahas atau memperlambat. Padahal DPRD tidak sendiri membahas, harus ada TAPD untuk menyelesaikan itu,” kata Yuliadin.

Yuliadin kemudian menampik anggapan bahwa molornya kesepakatan APBD Perubahan karena persoalan anggaran pokok pikiran (Pokir) Dewan yang besar dan tidak berimbang antara satu anggota dengan anggota lainnya. “Kalau pemerintah menyampaikan gara – gara pokir, bukan alasan. Kalau ada masalah, hadiri kita bicarakan sama – sama,” katanya.

Karena tidak ada APBD perubahan 2018, Yuliadin mengaku, pemerintah masih memiliki ruang untuk membiayai kebutuhan yang mendesak dan darurat sesuai ketentuan undang – undang. Pihaknya hanya akan mengawasi, penganggaran tersebut sesuai ketentuan atau tidak.

“Nanti kita hanya mengawasi saja, apakah seluruh pelaksanaan sudah sesuai dengan aturan main daripada penggunaan anggaran,” terangnya.

Terhadap pembahasan rancangan APBD Perubahan 2019, Yuliadin meyakinkan akan diselesaikan sebelum 30 November 2018 sebagai batas waktu pengesahan APBD murni. Kalau kembali molor lagi, maka kasus serupa seperti APBD perubahan 2018 akan terulang. Jika mengikuti APBD tahun sebelumnya, maka pembangunan akan terhenti karena hanya bisa membiayai biaya rutin saja.

“Maka saya ingatkan ke TAPD. Sebenarnya yang membahas anggaran ini, Bupati dan DPRD. Kemudian Bupati mendelegasikan ke TAPD. Kalau mengacu ke peraturan pemerintah No 12, bila mana Bupati tidak mau menyepakati bersama APBD, maka ada sanksinya. Salah satu sanksinya bisa diberhentikan sementara. Kita akan beri surat peringatan melalui provinsi,” terangnya.

Ketua TAPD Kabupaten Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, dokumen KUA PPAS APBD perubahan 2018 diajukan pihaknya sejak 2 Agustus 2018. Setelah pengajuan dokumen itu baru dibahas menjelang batas waktu pengesahan dokumen APBD perubahan. “Tidak ada undangan untuk pembahasan lebih lanjut soal (APBD perubahan) itu, kecuali di injury time,” katanya.

Molornya pembahasan APBD perubahan, diakui H Agus Bukhari, karena adanya dinamika yang terjadi. Namun ia menolak berkomentar, dinamika dimaksud terkait tuntutan Dewan alokasi anggaran untuk Pokir yang akhirnya disepakati Rp6 miliar. “Saya tidak mau koment untuk (pokir) itu,” katanya. (ula)