Bupati Dompu Sayangkan Anggota Dewan Tak Hadiri Musrenbang

Dompu (Suara NTB) – Musrenbang Kabupaten Dompu yang dibuka secara resmi oleh Bupati Dompu di Pendopo Bupati, tidak satupun dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Dompu. Hal ini disayangkan dan dikhawatirkan akan terulang molornya pengesahan APBD seperti pengesahan APBD 2018 lalu. Akibatnya, sejumlah insentif yang mencapai Rp.55 M tidak didapat Kabupaten Dompu.

“Ada banyak pihak yang hadir (di Musrenbang). Mudah – mudahan ini akselereasi kita semua untuk memulai membicarakan semua hal yang ada di sekitar kita, untuk kita sepakati bersama yang akan menjadi perhatian kita semua untuk diselesaikan bersama. Meskipun sangat kita sayangkan, anggota DPRD atau pimpinan DPRD tidak satupun yang hadir,” kata Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin dalam sambutannya pada acara pembukaan Musrenbang Kabupaten Dompu, Rabu, 18 April 2018.

Iklan

Pengalaman tahun lalu, kata H Bambang, Musrenbang dimulai lebih awal dengan harapan semua usulan, semua program bisa diakomodir dalam jeda waktu yang disepakati. Tapi kemudian yang terjadi, sampai injuri time pun tidak pernah bersepakat untuk hal-hal yang harusnya dilakukan pada tahun akan datang.

“Akibatnya apa? APBD kita tahun 2018 disahkan di awal tahun 2018. Akibatnya apa? Ada banyak uang yang hilang gara – gara keterlambatan ini,” katanya.

Insentif WTP minimal Rp5 M dan insentif tambahan sebesar Rp50 M bagi daerah yang produktif menggunakan anggaran pemerintah, dalam 2 tahun terakhir hilang akibat keterlambatan pengesahan APBD. “Saya jujur saja, saya sangat kecewa. Kita ini berjuang, memperjuangkan tambahan – tambahan dana, tapi kita kalah dalam hal – hal yang seharusnya dikendalikan kita, dalam kendali kita,” ungkapnya.

Ia pun meminta kepala Bappeda untuk menggenjot perencanaan lebih baik. Kekeliruan dalam hal perencanaan bisa dikategorikan korupsi. Dengan cepatnya proses dan tahapan, insentif untuk daerah bisa didapat dan berbagai program bisa dibiayai dengan anggaran tersebut.

“Harusnya, keinginan kita untuk mendapatkan alokasi yang lebih besar ini harus sama – sama diperjuangkan, baru kita bicara penggunaannya. Tapi yang terjadi, kita saling menghadang. Kalau tidak begini, kami tidak begini. Kalau tidak begini, kami tidak mau. Yang menjadi korban, kita semua. Uang Rp50 M bagi kita di Dompu, kita bisa bangun banyak hal,” harapnya.

Terhadap pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan setelah Provinsi NTB melakukan Musrenbang, H Bambang meminta, agar tetap dilaksanakan untuk sekedar mengugugrkan kewajiban. Molornya Musrenbang tahun 2018 disebabkan banyaknya kesibukan di awal tahun ini. “Tapi itu bukan berarti, proses ini kita lalui sekedar menggugurkan kewajiban,” pintanya.

Ia pun mengingatkan, penurunan angka kemiskinan sejak 2010 minimal 1 persen tahun dan target ini dengan mudah direalisasikan di awal karena angka kemiskinan masih cukup tinggi. Tapi sekarang kemiskinan tinggal 13,43 persen dan secara teori akan semakin sulit dikurangi.

“Cuman berita bagusnya, gini ratio tidak tebal. Kemudian di antara masyarakat, tidak terlalu besar gap antara yang kaya yang miskin. Kemudian, kita berharap RAPBD kita tahun 2019 akan terjadi hal – hal yang sangat konkret terutama untuk mengejar kemiskinan rata – rata 1 persen per tahun,” jelasnya.

Ketua Komisi 3 DPRD Dompu, Ikhwayuddin AK yang dikonfirmasi terkait ketidak hadiran pimpinan dan anggota Dewan di acara Musrenbang menegaskan, bukan karena disengaja. Tapi secara kebetulan ada 2 kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait HGU PT SMS, sehingga para anggota Dewan menerima kelompok masyarakat.

“Kalau Ketua DPRD kebetulan baru kembali dari keluar daerah, jadi ndak bisa hadir. Ini bukan karena tidak menghargai proses Musrenbang,” katanya.

Ia mengapresiasi pemerintah yang terus memperbaiki sistem perencanaan daerah melalui Bappeda dan Litbang. Namun perencanaan ini harus diikuti dengan sistem penganggaran yang baik dan perencanaan ini tidak akan ada artinya bila pada akhirnya pemerintah daerah (Pemda) masih membagi pagu anggaran tidak berdasarkan program. “Harus paralel antara perencanaan dan penganggaran. Uang mengikuti program, bukan sebaliknya. Kalau kemarin bagi – bagi uang,” katanya. (ula)