Bupati Dompu Lawan Surat BKN

Dompu (Suara NTB) – Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin menegaskan akan melawan keputusan BKN yang dinilai sepihak membatalkan persetujuan NIP 134 CPNS tenaga honorer kategori II (THK-II) tahun anggaran 2013 – 2014. Namun Bupati meminta jaminan BKN bahwa gaji yang dibayarkan kepada CPNS tidak dikategorikan sebagai korupsi dan ditolak BKN.

“Kita sudah bersepakat menempuh jalur hukum. Kita (bersama CPNS THK-II) akan PTUN-kan BKN,” tegas bupati kepada Suara NTB, Jumat, 30 September 2016 malam.

Iklan

Bupati menegaskan, dalam surat pembatalan persetujuan NIP dari BKN RI tanggal 7 September 2016 dan ditindak lanjuti BKN regional X Denpasar tanggal 9 September 2016 mendasarkan surat Bupati Dompu terkait laporan hasil verifikasi tim. Karena 134 CPNS ini dianggap menggunakan dokumen palsu dan sebagainya. Sementara hingga saat ini, BKN tidak memiliki keputusan pengadilan atau hasil uji laboratorium yang mengatakan dokumen pada CPNS ini palsu.

“Tim itu dibentuk atas permintaan BKN dan tim itu sudah bekerja. Di laporan hasil tim itu kan macam – macam masalah. Harusnya BKN kalau mengambil keputusan itu, tidak memukul rata 134 orang itu. Pekerjaan mereka apa? Seharusnya mereka mencari siapa di antara orang – orang itu, 134 misalnya atau di antara 390 itu misalnya. Karena kerja tim itu juga punya keterbatasan – keterbatasan dalam hal objektifitas misalnya, kemampuan mereka untuk menginvestigasi dokumen itu,” katanya.

Dalam PP No 56 tahun 2012, kata H. Bambang, yang berhak memverifikasi dan validasi itu ada di BKN. Sehingga tim (verifikasi) harus dibuat dengan keputusan kepala BKN. “Saya tetap memandang tim yang saya bentuk, meskipun ada permintaan untuk membentuk tim itu, keputusan finalnya ada di ranah BKN,” katanya.

Bupati mempertanyakan pertimbangan hukum ke Deputi Pengawasan BKN yang mengeluarkan surat pembatalan persetujuan NIP terhadap 134 CPNS THK-II Dompu. Karena saat nota persetujuan NIP CPNS 134 mengabaikan surat Bupati, tapi pada saat memecat (membatalkan) nya, justru menggunakan surat Bupati. Apa bisa surat BKN ini diabaikan seperti halnya BKN mengabaikan surat Bupati? “Saya minta jaminan kepada BKN bahwa saya tetap membayar gaji anak – anak itu, tidak bisa disebut korupsi. Mereka tidak mau juga (menjamin),” kata H. Bambang.

Karenanya, Bupati meminta kepada CPNS THK-II untuk membubarkan diri dari mendirikan tenda di kantor Pemda dan memilih jalur hukum dengan menggugat ke PTUN. Terlebih aksinya selama ini dengan pesan menolak keputusan BKN sudah diketahui dunia, tidak akan menyelesaikan masalah dan akan diselesaikan melalui jalur hukum. Para CPNS THK-II yang sudah bermalam dengan mendirikan tenda di halaman kantor Pemda akhirnya membubarkan diri.

Ketika ditanya SK pembatalan CPNS ke 134 untuk menjadi dasar diajukan gugatan ke PTUN? Bupati justru membandingkan dengan penyataan pihak BKN, bahwa nota persetujuan NIP CPNS tidak berakibat hukum sebelum ditandatangani SK CPNS-nya. Padahal antara Bupati dan BKN memiliki hubungan atasan dan bawahan. Karena dokumen yang dikirim berupa persetujuan NIP maupun pembatalan merupakan dokumen Negara. “Saya pikir, ini kan sudah memulai proses hukum. Kita akan mempersoalkan ke PTUN. Jadi kontradiksi juga kalau saya mengambil keputusan hukum juga. Kita sih maunya selesai dengan benarlah sesuai aturan yang berlaku. Karena bagaimana pun juga, negara ini diatur oleh hukum,” katanya.

Namun ia telah meminta kepada CPNS THK-II untuk gajinya bulan Oktober 2016 ini tidak dibayarkan dan disetujui para CPNS. Surat penundaan gaji tersebut telah diperintahkan ke Sekda untuk menerbitkannya sehingga menjadi dasar bagi Dinas PPKAD dan bendahara gaji untuk tidak membayarnya. “Harusnya pak sekda sudah mengirim suratnya (penundaan gaji),” kata H. Bambang. (ula)