Bupati Dompu Janjikan SK Bagi Tenaga Kesehatan Sukarela Covid-19

H. Bambang M. Yasin. (Suara NTB/jun)

Dompu (Suara NTB) – Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin berjanji mengangkat setiap Tenaga Kesehatan (Nakes) sukarela yang terlibat dalam penanganan pasien Covid-19. Termasuk belasan orang yang sempat mogok kerja di Wisma Terpijar Desa Matua pada Selasa malam, 19 Mei 2020. Namun demikian, untuk penyerahan resmi SK-nya akan dilakukan bertahap. Diawali 16 orang tenaga kesehatan dari Puskesmas Nangakara.

Pemberian SK honor bagi nakes sukerela ini terinspirasi dari Ujang, salah seorang perawat di Puskesmas Pajo yang menjalani tugas medisnya untuk PDP Positif pertama yang meninggal di Kandai I. Kendati ia reaktif saat tes cepat namun akhirnya dinyatakan negatif ketika pengujian swab.

Iklan

“Setelah saya cek status kepegawaiannya seperti apa, ternyata itu nakes sukarela di Puskesmas Pajo. Tapi karena harus menjalani isolasi mandiri, mungkin besok atau lusa selesai dan akan kami serahkan SK-nya,” terang Bupati kepada wartawan, Rabu, 20 Mei 2020.

Sementara 16 orang yang diangkat sebagai tenaga honor daerah siang ini, lanjut Bupati, merupakan nakes sukarela yang sudah melayani pasien semejak Puskesmas Nangakara dioperasikan untuk penanganan Covid-19.

Tugas mereka sebetulnya tidak ada lagi, karena semua pasien yang ditangani telah dinyatakan sembuh. Namun mengingat ada temuan baru warga reaktif Covid-19, mereka kemudian diharuskan melakukan pengambilan sampel swab.

“Makanya buru-buru (serahkan SK), saya membuktikan penyampaian saya saat melepas PDP yang sudah dipulangkan,” jelasnya.

SK honor daerah yang mulai berlaku Mei 2020 ini, tegas Bupati, pun akan diberikan pada nakes sukarela yang ada di Rumah Sakit (RS) Pratama dan Wisma Terpijar Desa Matua. Hanya saja, penyerahan resminya menunggu hasil uji swab terakhir terhadap pasien-pasien yang ditangani.

Soal adanya nakes mogok kerja karena persoalan insentif yang belum dibayar, diakui adanya. Namun hal itu bukan disengaja melainkan tengah mengupayakan besaran insentifnya mereka sesuai SK Menteri Kesehatan (Menkes) yang baru. Kalaupun tetap bersikukuh dengan mengacu pada SK lama, pemerintah daerah siap membayar secepatnya.

“Tarifnya beda. Sisanya bagaimana? ya nanti setelah usulan kami tetang tarif disetujui oleh Menteri Keuangan. Dari tadi malam mereka sudah kembali masuk kerja lagi,” pungkasnya. (jun)