Bupati Dompu Disetujui Pinjam Rp 100 Miliar ke Bank

Dompu (Suara NTB) – Rencana bupati Dompu mengajukan pinjaman bank sebesar Rp 100 miliar untuk membangun infrastruktur perkantoran tahun 2017 disetujui Dewan. Kesepakatan ini seiring disepakatinya KUA/PPAS APBD tahun 2017 yang mencantumkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 100 miliar dari pinjaman daerah.

Kesepakatan ini diambil dalam rapat paripurna Dewan yang dipimpin Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos dan didampingi wakil Ketua Dewan, Sirajuddin, SH dan M Amin, S.Pd serta dihadiri oleh Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin, Rabu, 7 Desember 2016.

Iklan

Dalam laporan Badan Anggaran DPRD Dompu yang dibacakan Kurnia Ramadhan, SE, Rabu menyampaikan, struktur APBD Dompu tahun anggaran 2017 mendatang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 80,127 miliar, dana perimbangan daerah sebesar RP 794,982 miliar, dan lain – lain pendapatan yang sah sebesar Rp 97,843 miliar sehingga berjumlah Rp 972,953 miliar. Sementara pembiayaan daerah dengan penerimaan sebesar Rp 100 miliar yang bersumber dari rencana pinjaman daerah pada bank.

Dalam penyampaian nota keuangan yang disampaikan oleh Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin menyebutkan total pendapatan daerah dalam APBD 2017 sebesar Rp 972,953 miliar dan belanja daerah sebesar Rp 972,953 miliar.  Belanja ini terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 596,901 miliar atau 61,35 persen yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 459,594 miliar, belanja hibah sebesar Rp 10  miliar, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah Desa sebesar Rp 125,307 miliar, dan belanja tidak terduga sebesar Rp 2 miliar.

Pada pembiayaan daerah untuk penerimaannya direncanakan sebesar Rp.100 M dari hasil pinjaman daerah untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah. Sementara sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya tidak dianggarkan karena sambil menunggu atas laporan realisasi program kegiatan yang tidak selesai dikerjakan per 31 Desember 2016.

  Permintaan Bupati Ditolak, Polres Tetap Tahan Tujuh Terduga Perusakan Hutan

“Pengeluaran pembiayaan untuk sementara tidak dianggarkan sambil menunggu hasil pembahasan di tingkat Banggar,” kata H Bambang.

Selain itu, Bupati juga menyampaikan, tahun anggaran 2017 menjadi tahun pertama pelaksanaan RPJMD tahun 2016 – 2021, maka fokus kegiatannya pada peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar yang makin luas. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur uang makin optimal mendukung pengembangan dan daya saing wilayah.

Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penataan ruangan dengan tetap menjaga kelestarian dan kesesuaian fungsinya. Serta peningkatan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah. (ula)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here