Bupati Dompu Dinilai Belum Bisa Mutasi Pejabat

Jpeg

Dompu (Suara NTB) – Pasangan Bupati dan wakil Bupati Dompu akan genap enam bulan memimpin pada 17 Agustus 2016 mendatang. Kendati sudah bisa melakukan mutasi sesuai undang – undang Pilkada, namun Bupati belum bisa memutasi hingga terbentuk organisasi perangkat daerah (OPD) baru sesuai undang – undang pemerintah daerah (Pemda).

Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos kepada wartawan, Selasa, 9 Agustus 2016 mengatakan telah menerima surat instruksi dari Menteri Dalam Negeri nomor 061/2911/SJ tahun 2016 tentang tindak lanjut PP No 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Dalam instruksi ini diminta kepada kepala daerah dan Dewan segera membentuk Perda perangkat daerah sesuai PP No 18 tahun 2016 dengan mengacu pada hasil pemetaan urusan pemerintahan yang telah difasilitasi oleh Kemendagri.

Dalam instruksi ini, Bupati diminta untuk tidak melakukan mutasi hingga dibentuknya perda perangkat daerah yang baru. Namun Bupati dibolehkan untuk mengisi kekosongan pejabat struktural melalui penunjukan pelaksana tugas (Plt). “Kita dengar wacana akan ada mutasi pada 18 Agustus. Kita minta untuk tidak dilakukan mutasi hingga terbentuknya Perda perangkat daerah yang baru sesuai PP no 18 tahun 2016,” ungkapnya.

Pembentukan Perda perangkat daerah, lanjut Yuliadin, akan diparalelkan dengan penyusunan KUA PPAS APBD 2017 dan dituangkan dalam kesepakatan bersama antara kepala daerah dan pimpinan Dewan. “Perda perangkat daerah ini tidak hanya terkait dengan mutasi pejabat struktural, tapi juga terkait pembahasan APBD 2017,” ujar  Yuliadin merujuk pada Instruksi Mendagri tertanggal 4 Agustus 2016 ini.

Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk segera mengajukan Raperda perangkat daerah sesuai PP no 18 tahun 2016. “Kita di Dewan pada prinsipnya siap membahas (secara maraton) bila diajukan ke Dewan,” katanya. (ula)