Bupati Dompu Diminta Segera Isi Struktur OPD Baru

Dompu (Suara NTB) – Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin diminta segera mengisi jabatan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru. Rancangan APBD tahun 2017 tidak mungkin akan disahkan bila OPD baru belum diisi.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Dompu, Sirajuddin, SH kepada Suara NTB di kantor Dewan, Selasa (6/12) kemarin. Dikatakan Sirajuddin, tidak mungkin APBD 2017 disahkan sebelum OPD baru diisi dengan perangkatnya. Karena siapa yang akan merencanakan dan menyusun serta membahas rancangan APBD tampa ada perangkatnya.

“Tidak bisa (penunjukan) secara lisan saja, (birokrasi) harus tertulis,” katanya.

Dikatakan Sirajuddin, lambannya pengajuan KUA/PPAS APBD tahun 2017 beberapa waktu lalu karena masih menunggu disahkannya OPD baru sesuai PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Ketika perangkat daerah sudah disahkan dan menjadi Perda, justru pemerintah belum juga mengisinya.

“Semuanya tergantung top leader-nya (pemimpin),” katanya.

Karenanya, Sirajuddin meminta kepada Bupati untuk segera mengisi jabatan yang ada sesuai OPD baru. Terbatasnya eselon II akibat pemekaran beberapa Dinas, untuk kepentingan organisasi pemerintah bias diisi dengan penunjukan Plt dari eselon II yang ada.

“Kalau eselon II yang kosong, cukup di-Plt-kan saja dulu untuk kepentingan APBD 2017 ini. Karena proses pengangkatannya tidak bias sembarangan dan harus melalui panitia seleksi (Pansel) secara terbuka,” jelasnya.

Sirajuddin mengatakan, tidak sulit untuk mengisi perangkat daerah sesuai struktur OPD baru. Apalagi para pejabat dan ASN ini telah menjadi rekan rerja para pejabat, sehingga sangat mudah diseleksi.

“Yang masalah itukan, untuk (pengangkatan) eselon II. Kalau di bawah itu, tinggal diisi saja,” terangnya.

Sebelumnya, Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH, MSI yang dihubungi membenarkan bahwa pengisian OPD baru menjadi keharusan untuk segara dilakukan sebelum pembahasan APBD 2017 dilakukan. Dengan diundangkannya OPD baru, maka OPD lama menjadi tidak berlaku. Pejabat pada OPD lama juga tidak berwenang mengurusi OPD baru, karena dilantik pada OPD lama. Sehingga jabatan pada OPD baru perlu segera diisi dan pihaknya telah mempersiapkannya.

Mekanisme pengisian jabatan, kata H Agus Bukhari, dilakukan dengan mengukuhkan pejabat eselon II yang ada. Untuk OPD yang belum diisi oleh pejabat eselon II, akan diisi dengan penunjukan Plt (pelaksana tugas).

“Untuk pengangkatan eselon II yang kosong dilakukan melalui proses panitia seleksi (Pansel) dan akan dilakukan pada Januari 2017 mendatang,” ungkapnya. (ula)