Bupati Diminta Akomodir Pejabat dari Kalangan Perempuan

Giri Menang (Suara NTB) – Momentum mutasi untuk pengisian jabatan lowong dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru sangat strategis bagi kepala daerah untuk membangun soliditas dan mengakomodir para pejabat yang memiliki potensi, namun selama ini terabaikan. Karena itu, pada mutasi kali ini jangan ada kubu-kubuan atau gerbong-gerbongan. Pada momentum mutasi kali ini juga, bupati diharap bertindak adil terhadap gender artinya memberikan porsi terhadap para perempuan yang berpotensi untuk menduduki jabatan. Sebab jika melihat porsi pejabat dari kalangan perempuan sangatlah minim di Lobar.

Anggota DPRD Lobar dari Fraksi PKS, H. Wahid Syahril menyatakan, momentum pengisian OPD ini mesti dilakukan secara matang dan mendalam. Sebab menurut politisi asal Gerung ini, berapa pun jumlah OPD yang mau diisi jika kepala dinasnya tidak pas, maka sangat berpengaruh. Karena itulah, ia memberikan masukan agar pengisian jabatan lowong dan OPD perlu mengacu kriteria di antaranya profesional, loyal.

Iklan

Profesional dan loyal penting dalam menempatkan pejabat, sebab jika tidak loyal, maka kurang bisa bekerja maksimal. Begitu pula jika tak profesional. Kemudian juga dari sisi kapasitas mampu, tidak kalah penting menurutnya pejabat yang menduduki jabatan eselon II mesti memiliki visi ke depan atau visioner.

Sebagai catatan, jelasnya, semua ASN ini orang-orang profesional sebab untuk menduduki jabatan melalui jenjang karir berjenjang. Sehingga untuk naik eselon melalui tahapannya, hanya saja tinggal bagaimana keprofesionalan mereka ini betul-betul dijaga. Salah satu OPD strategis yang perlu menjadi perhatian,  misalnya OPD pendapatan.

Menurutnya,  posisi jabatan ini memiliki positioning yang luar biasa, sebab berhubungan dengan bagaimana OPD ini akan mengoptimalkan potensi daerah tidak saja dari pusat. Namun semua potensi daerah bisa dioptimalkan yang profesional. Pejabat yang menempati jabatan ini tidak cukup profesional, namun loyal dan perlu pengorbanan serta visi jauh ke depan. Sehingga menurutnya, sangat bagus kalau kepala SKPD ini ditender. Salah satu tolok ukurnya, untuk mencapai target PAD tahun depan Rp 233 miliar lebih menjadi uji coba pertama bisa tidak bisa untuk mengeksekusi hingga 100 persen.

Sementara anggota DPRD Lobar dari Gerindra, Hj. Nur Hidayah menyuarakan agar bupati mengakomodir para perempuan yang memiliki potensi untuk menduduki jabatan. Dalam pengisian jabatan ini tentu sesuai kriteria dan syarat yang tertuang dalam UU ASN. Sepanjang ada perempuan yang mampu dan memiliki kapabilitas untuk menjabat eselon II dirinya sangat mendukung. “Sebab komposisi pejabat perempuan yang duduk di SKPD ini minim sekali, sejauh ini hanya satu orang sebelumnya Bu Eva (mantan Asisten I) sudah pindah ke provinsi,” tegasnya.

Ia menegaskan, bupati perlu berpihak terhadap gender dengan mengakomodir para perempuan. Menurutnya, banyak juga para pejabat perempuan yang mampu dan memiliki potensi. Paling tidak jelasnya, ada 3-4 pejabat eselon II perlu diakomodir. Sebab bagus jika pejabat diduduki dari kalangan perempuan. Sebab jika tidak banyak memberikan kesempatan ke perempuan di birokrasi, tentunya patut dipertanyakan komitmen pemda untuk program kesetaraan gender. Sebab dalam UU perlu mengakomodir perempuan. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here