Bupati Desak Pemprov Segera Tangani Jalan dan Jembatan Rusak di Depan Kantor Pemda Lobar

H. Fauzan Khalid dan Hasbullah Muis (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTB dapil Lobar-KLU, Hasbullah Muis mendesak Pemprov NTB untuk segera memperbaiki akses jalan dan jembatan penghubung yang rusak menuju pusat Perkantoran Pemkab Lobar. Pasalnya akses jalan tersebut menjadi kewenangan provinsi. Terlebih, jembatan penghubung di akses jalan ini tidak bisa dilalui akibat rusak sejak bulan lalu.

Ditemui di Giri Menang, Kamis, 17 Desember 2020, politisi PAN ini menegaskan dalam surat keputusan Gubernur yang terbaru tentang program percepatan jalan, akses jalan mulai dari masjid Baital Atiq Gerung tembus Jalan Soekarno Hatta atau depan kantor Bupati hingga Sulin Loteng tidak masuk untuk penanganan tahun 2021. Hal ini diperdebatkan dengan Dinas PUPR provinsi. Ia mempertanyakan alasan akses jalan ini tidak masuk. “Kami (Komisi IV) mendesak agar Pemprov segera menangani jalan dan jembatan penghubung menuju depan kantor bupati Lobar,”tegas dia.

Soal perbaikan akses jalan ini, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid sudah beberapa kali bersurat ke Gubernur untuk meminta jalan itu segera ditangani. Hal ini dibahasnya pada rapat komisi IV dengan Dinas PUPR provinsi NTB. Menurut dia, tidak ada pilihan lain, Pemprov harus memperbaiki jalan dan jembatan tersebut karena jalur vital bagi Pemda maupun masyarakat. “Riskan kalau jalur utama menuju kantor Pemda tidak bisa dilalui, karena jembatan rusak. Dan itu kewenangan provinsi,” terangnya.

Dalam program peningkatan kualitas jalan, mengacu pada Perda tentang percepatan jalan, kemudian turunannya berupa Pergub. Pemprov mengalokasikan anggaran Rp750 miliar. Program ini menggunakan sistem multiyears selama tiga tahun. Pada tahun pertama 2020-2021 dianggarkan Rp75 miliar karena dampak covid-19. Kemudian 2021 dianggarkan Rp 300 miliar. Namun semua item yang akan ditangani sudah ditentukan dalam SK gubernur. “Tapi yang jadi pertanyaan, jalan ini (depan kantor bupati) tidak masuk SK gubernur ini,”tegas dia. Padahal jalan ini pernah dikerjakan oleh provinsi. Jalan yang dikerjakan mulai dari bundaran depan kantor bupati menuju Babussalam.

Hal lain yang menjadi kritikannya adalah kebijakan anggaran dari Pemprov dalam peningkatan kualitas jalan ini tidak proporsional. Karena anggaran ini lebih banyak mengarah ke daerah Sumbawa. “Di sini kami anggap tidak proporsional,”jelas dia.
Lobar hanya dua yang masuk yakni Gunungsari menuju Pemenang. Dan akses jalan Bengkel-Kediri. Sementara itu, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid mengaku beberapa kali bersurat ke Pemprov dalam hal ini Gubernur NTB. “Saya sudah tiga kali bersurat kepada Pemprov (gubernur, red) untuk penanganan jalan di depan kantor Pemda, karena itu kemenangan provinsi,”tegas dia.

Bupati berharap jalan itu segera diperbaiki. Karena kondisi jembatan sudah rusak dan tidak bisa dilalui. Pemda sendiri sudah berupaya melakukan sinergi dengan membebaskan lahan menuju Babussalam. (her)