Buntut Sengketa Lahan, Plang Pembangunan Kampus Poltekpar Lombok Dirusak

Praya (Suara NTB) – Puluhan warga Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang dimotori Kasta NTB, Senin, 17 Juli 2017 merusak plang rencana pembangunan kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok. Aksi tersebut dilakukan warga sebagai bentuk protes terhadap persoalan lahan lokasi rencana pembangunan kampus. Pasalnya, warga mengklaim lahan tersebut merupakan lahan milik warga dan bukan lahan milik pemerintah.

Menurut warga, lahan lokasi rencana pembangunan kampus Poltekpar Lombok merupakan lahan warisan yang dimiliki oleh 38 ahli waris. Di mana lahan tersebut dulunya disewa oleh perusahaan gula sebagai lokasi pembangunan pabrik gula di tahun 1960-an dengan perjanjian sewa selama 30 tahun.

Iklan

Di mana, kalau pabrik gula tersebut tidak jadi dibangun, maka lahan tersebut akan dikembalikan kepada warga atau ahli warisnya. Namun pada kenyataan lahan tersebut justru diambil alih oleh pemerintah hingga saat ini. “Sudah 30 tahun lebih lahan tersebut tidak digunakan. Jadi kami warga selaku ahli waris meminta lahan tersebut dikembalikan lagi,” sebut ahli waris H. Ridwan.

Sebelumnya warga bersama para ahli waris menggelar aksi demo di kantor Bupati Loteng untuk meminta lahan tersebut dikembalikan oleh pemerintah. Warga bukannya menolak rencana pembangunan kampus Politeknik Pariwisata Lombok. Tapi persoalan lahan harus diselesaikan terlebih dulu.

“Silakan bangun apapun di lahan ini. Tapi persoalan yang ada di dalamnya harus dituntaskan terlebih dahulu. Jangan kemudian, hanya dengan dalih pembangunan pemerintah justru membuat rakyatnya sengsara,” protes mantan Kepala Desa Puyung, H. Hermanto.

Warga dalam hal ini tidak meminta atau menuntut lahan negara. Tetapi menuntut lahan yang dikuasai oleh negara secara sepihak dikembalikan kepada yang berhak. “Kami tidak meminta atau menuntut lahan milik negara untuk diberikan kepada kami. Tapi kami meminta hak kami yang diambil secara paksa,” klaim Hermanto.

Terkait tuntutan warga tersebut, Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., didampingi Staf Ahli Bupati, Murdi dan Asisten III Setda Loteng, Drs. H.L. Idham Khalid, M.Pd., menegaskan kalau pemerintah membangun itu semua demi kepentingan masyarakat. Tidak ada niat sedikitpun dari pemerintah untuk menyakiti apalagi menyengsarakan rakyatnya.

Perihal persoalan lahan, jika warga masih merasa tidak puas ada jalur hukum yang bisa ditempuh. Seperti apa keputusan hukumnya nantinya, maka semua pihak harus menghormati. “Silakan tempuh jalur hukum jika merasa belum puas. Karena kita berada di negara hukum,” tandasnya.

Tapi kalau kemudian warga menginginkan upaya penyelesaian di luar proses hukum, pihaknya akan menyampaikan ke pemerintah provinsi, karena lahan tersebut dikelola oleh pemerintah provinsi. “Apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi warga kali ini, akan kita sampaikan ke pemerintah provinsi. Selaku pengelola lahan,” pungkas mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Loteng ini. (kir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here