Buntut Pengerukan di Amahami, Ipar dan Mertua Walikota Dilaporkan ke Polisi

Ketua LP3LH Bima, Nursi, (pakai topi) saat memberikan dokumen berisi laporan aktivitas pengerukan tanah gunung amahami diduga ilegal kepada Penyidik piket Polres Bima Kota, Kamis, 4 November 2021.(Suara NTB/Uki)

Kota Bima (Suara NTB) – Lembaga Perhimpunan Peduli Lingkungan Hidup (LP3LH) Bima melaporkan kerabat dekat Walikota Bima, H. M. Lutfi SE, yakni Salmin Alwaini dan Aba Mon ke Unit Tipidter Polres Bima Kota pada Kamis, 4 November 2021.

Ketua LP3LH Bima yang juga pelapor, Nursi S.Sos, mengatakan pihaknya melaporkan ipar dan mertua Walikota tersebut ke Polisi karena diduga mengeruk tanah gunung di kawasan Amahami secara ilegal. “Kami laporkan ipar dan mertua Walikota Bima yakni Salmin dan Aba Mon karena diduga mengeruk tanah gunung di Amahami secara ilegal,” katanya kepada Suara NTB.

Iklan

Hal itu juga sesuai dengan analisa dan kajian pihaknya, jika kegiatan pengerukan tanah gunung di Amahami yang tidak jauh dari kediaman pribadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu masuk kategori galian C. “Hasil kajian dan analisa kami, pengerukan gunung Amahami jenis galian C, diduga tak dilengkapi administrasi serta dan izin resmi Kementerian LH dan ESDM,” katanya.

Nursi menilai aktivitas atau kegiatan galian C itu dilakukan secara sewenang-wenang demi menguntungkan pribadi dan keluarga. Apalagi terlapor, juga tidak memasang papan informasi (plang) yang memuat kegiatan pengerukan. “Aktivitas ini masuk tindakan kolusi dan nepotisme yakni adanya pemukatan yang melanggar hukum demi kepentingan atau kepentingan keluarga penyelenggara negara tertentu,” katanya.

Untuk itu Ia berharap pihak Polres Bima Kota agar memproses dan menindaklanjuti laporan pihaknya karena ada unsur kesengajaan dan  perbuatan melawan hukum demi menguntungkan keluarga Walikota. “Kami berharap laporan ini bisa disikapi serius. Jika dibiarkan pengerukan gunung ini akan berdampak merusak lingkungan,” harapnya.

Sementara Kasat Reskrim Polres Bima Kota, M. Rayendra RAP, STK,S.IK melalui penyidik piket enggan memberikan komentar terkait laporan tersebut dan menyarankan agar konfirmasi ke pimpinannya. “Soal laporan ini, silahkan konfirmasi ke pak Kasat atau Humas. Kami hanya menerima aduan atau laporan masyarakat,” katanya.

Terpisah, Kabid Tata Lingkungan DLH Kota Bima,  Abdul Haris S.T, menegaskan kegiatan di kawasan Amahami adalah penataan lahan, bukan aktivitas pengerukan galian C. “Kegiatan di Amahami bukan galian C tapi penataan lahan. Kegiatannya juga sudah memiliki dokumen Upaya Kelola Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL),” katanya.

Ia menjelaskan, penataan lahan tersebut diajukan oleh pemilik lahan pada Bulan Agustus 2021 atas nama Salmin Alwaini. Sedangkan luas lahannya mencapai sekitar 7.520 meter persegi. “Pengajuan penataan lahan tidak secara kelembagaan atau perusahan, tapi secara pribadi oleh pemilik lahan,” katanya.

Abdul Haris menambahkan, dalam dokumen usulan rekomendasi UKL-UPL tersebut untuk pembangunan rumah toko (ruko). Mengingat lahan tersebut telah memiliki surat hak milik (SHM) atas nama Salmin Alwaini. “Di dalam dokumen tertuang penataan lahan dan setelah itu akan dibangun ruko oleh pemiliknya,” pungkasnya. (uki)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional