Buntut Pemangkasan DAU, Belanja Tujuh SKPD di Lobar Dipangkas Rp 15 Miliar

Giri Menang (Suara NTB) – Lombok Barat (Lobar) dipastikan terkena pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 13 miliar lebih dari total Rp 748 miliar lebih menjadi Rp 735 miliar lebih. Selain kekurangan dana Rp 13 miliar lebih akibat pemangkasan DAU, Lobar juga mengalami kekurangan dana Rp 2,1 miliar lebih untuk menutupi biaya belanja SKPD.

Strategi yang dilakukan untuk menutupi biaya ini, pemda pun memangkas belana tujuh SKPD sebesar Rp 15 milar lebih dengan memperhatikan berbagai aspek.

Iklan

Dampak dari pemangkasan belanja ini, program SKPD pun tertunda, sehingga berimbas pula terhadap program kemiskinan. Namun pihak Pemda melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berupaya maksimal supaya tidak berdampak signifikan terhadap indikator kinerja kemiskinan.

“Di samping kita kekurangan dana akibat DAU dipotong Rp 13 miliar lebih, kita juga masih kekurangan dana untuk menutupi belanja sebesar Rp 2,1 miliar lebih, sehingga total Rp 15 miliar lebih yang bakal dipangkas,” jelas Kepala Bappeda Lobar, Dr. H. Baehaqi, Selasa, 8 Agustus 2017.

Dijelaskan pemotongan DAU sebesar Rp 13 miliar berdasarkan hasil konsultasi dan rapat rekda bersama Kepala BPKAD di Jakarta pekan lalu. Menindaklanjuti itu, pihaknya sudah rapat dengan jajarannya. Sebab dampak dari pemotongan ini mengubah postur APBD yang diajukan dalam KUA PPAS, sebab ada perubahan postur belanja di SKPD. Di samping DAU dipangkas Rp 13 miliar, daerah mengalami kekurangan untuk menutup belanja.

Strategi untuk menyikapi ini, jelasnya, tidak ada strategi lain yang bisa dilakukan selain memangkas belanja SKPD, dengan memperhatikan berbagai aspek baik dari skala prioritas, target RPJMD, tujuan pembangunan daerah yang paling esensi mensejahterakan masyarakat. Sehingga kalaupun dilakukan rasionalisasi belanja SKPD, tentu melihat belanja yang tidak berdampak terhadap penurunan kemiskinan, program pertumbuhan ekonomi dan tidak berdampak terhadap distribusi pendapatan.

Mengacu dari berbagai aspek, terdapat tujuh SKPD yang beprotensi dipangkas anggaran belanjanya. Berdasarkan hasil identifikasi dan penyisiran yang dilakukan jajarannya, tujuh SKPD terkait antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, BPKAD, Dinas Lingkungan Hidup, Bapenda dan Dinas Perumahan dan Pemukiman. Hasil kajian ini, jelasnya, bakal disampaikan pada rapat TAPD dengan mengundang kepala SKPD terkait untuk diberikan penjelasan oleh sekda.

Belanja SKPD yang dirasionalisasi, jelasnya, terutama yang belum diproses atau eksekusi oleh SKPD. Misalnya kalau belanja modal belum dilaksanakan, pihaknya juga berhati-hati, sebab jangan sampai mengubah target yang dicapai secara signifikan. Karena itulah hal ini dibahas dengan TAPD dan OPD yang bakal dirasionalisasi untuk memadukan pendapat.

Menurutnya, dipangkasnya anggaran di SKPD secara otomatis kegiatan SKPD bakal hilang. Lebih-lebih terdapat kekurangan dana belanja Rp 2,1 miliar lebih harus dilakukan pemangkasan Rp 15 miliar. Penyebab kekurangan anggaran Rp 2,1 miliar, jelasnya, karena ada pembiayaan PJU yang tak dianggarkan penuh satu tahun, sehingga perlu ditutupi.

Diakuinya, pemotongan DAU ini berdampak terhadap program kemiskinan. Namun, Pemkab Lobar berupaya maksimal supaya tidak berdampak signifikan terhadap indikator kinerja kemiskinan. (her)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional