BUMN Masih Monopoli Proyek Infrastruktur

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dan Ketua Gapensi Kabupaten Lombok Barat, H. Salman (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah meminta agar BUMN tidak memonopoli proyek-proyek infrastruktur yang dibangun di Provinsi NTB. Diharapkan, sebisa mungkin kontraktor lokal dirangkul dan dilibatkan.

Harapan tersebut disampaikan gubernur, menyusul keluhan para kontraktor lokal yang kian terjepit oleh kontraktor BUMN dalam pelaksanaan proyek infrastruktur.

Iklan

Diketahui, beberapa proyek infrastruktur besar yang dilaksanakan di NTB diantaranya, Pembangunan Dermaga Kapal Pesiar Gili Mas di Lombok Barat dengan anggaran lebih dari Rp1 triliun. Demikian juga proyek infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah.

Orang nomor satu di NTB ini mengatakan, masalah yang terjadi saat ini, ada pesan dari pusat yang mengamanatkan agar proyek dapat melibatkan BUMN. Sementara yang diketahui perusahaan-perusahaan kontraktor besar umumnya BUMN.

‘’Tapi nanti kita perlu bicarakan dan ada rasionalitasnya. Sekarang bagaimana BUMN bisa merangkul pengusaha lokal kita. Secara lisan sudah kita sampaikan,’’ kata gubernur kepada Suara NTB, Kamis, 10 Januari 2019 kemarin.

Gubernur juga bersedia, bila diperlukan untuk Pergub agar kontraktor lokal ada ruang untuk terlibat dalam setiap proses pembangunan infrastruktur di daerah. ‘’Kalau dirasa perlu, kita buat (Pergubnya),” demikian gubernur dalam kunjungannya ke Suara NTB kemarin.

Sebelumnya, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Lombok Barat, H. Salman, SH mengatakan, tidak adanya pemberdayaan terhadap kontraktor lokal dalam pengerjaan proyek-proyek besar yang dilaksanakan di NTB.

Keterlibatan aktif kontraktor lokal inilah yang sebenarnya sangat diinginkan. Boleh saja kontraktor luar masuk di NTB dan melaksanakan proyek-proyek pemerintah. Tetapi, perusahaan lokal menurutnya harus diakomodir sesuai bidang dan item-item yang dapat dikerjakannya.

Ia menyayangkan, tersingkirnya kontraktor lokal tidak saja karena persoalan kalah saing. Perlindungan dari pemerintah daerah kepada kearifan lokal yang dinilai sangat minim. Bahkan dianggap tak ada sama sekali. Sampai saat ini katanya, belum diketahui adanya Pergub, Perbup atau Perwal yang dapat menjadi payung hukum yang berpihak pada kontraktor lokal.

‘’Makanya itulah yang kita inginkan. Dengan adanya Undang-Undang Jasa Konstruksi yang terbaru, tahun 2017 ada kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi. Dalam rangka melindungi perusahaan lokal,’’ ujarnya.

Pada prinsipnya, tidak ada keberatan bagi kontraktor lokal atas masuknya kontraktor luar daerah. Asalkan, menurutnya terbangun pola kerjasama untuk melibatkan kontraktor lokal sebagai sub kontrak proyek-proyek yang digarap di NTB.

‘’Perusahaan daerah ini harusnya diberikan peluang terlibat,’’ jelas Ketua Gapensi Lobar yang juga pengacara ini kepada Suara NTB, Kamis, 10 Januari 2019 kemarin.

Minimnya keterlibatan perusahaan lokal menggarap proyek di daerah, tidak bisa juga menurutnya diperjuangkan dengan cara apapun. Selama belum ada regulasi yang dibuat oleh penentu kebijakan di daerah.

‘’Percuma berkoar. Karena tidak ada kewajiban melibatkan perusahaan lokal. Kalau ada Pergub, atau Perbup, itulah yang nantinya bisa menjadi pengayom perusahaan lokal untuk menikmati ‘’kue’’ pembangunan,’’ ujarnya.

Karena itu, kepada pemimpin di daerah ini, Gapensi mengharapkan keberpihakannya kepada kontraktor lokal. Selain itu, kepada perusahaan-perusahaan lokal juga diharapkannya agar lebih solid. (bul)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional