BUMDes Ditantang Kelola 96.238 Hektare Hutan Gundul

Ilustrasi hutan di NTB. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov menantang 486 desa yang berada di lingkar hutan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengelola hutan yang rusak sekitar 96.238,24 hektare di seluruh NTB. Hutan yang benar-benar gundul tersebut dapat dikelola oleh BUMDes dengan menanam tanaman produktif seperti buah-buahan, kemiri, melinjo, vanili, kopi, porang dan lainnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F., M. Si., mengatakan untuk rehabilitasi lahan kritis dan hutan yang benar-benar gundul seluas 96.238,24 hektare tersebut melalui program NTB Hijau dengan melibatkan berbagai pihak. “Terutama kita dorong desa. Ada 486 desa di lingkar hutan. Kami sudah keliling dengan Ibu Wagub, pak Gubernur di Pulau Sumbawa dengan Kadis Pemdes bersama 600 pendamping desa,” kata Madani dikonfirmasi di Mataram, Sabtu, 7 November 2020.

Iklan

Madani mengatakan Pemprov meminta Pemerintah Desa supaya mengarahkan dana desa (DD) untuk hal-hal yang produktif, seperti ikut mengelola hutan. Pemerintah Desa dapat melakukan penyertaan modal ke BUMDes minimal Rp50 juta.

“Itu bisa dapat 20.000 bibit. Tapi pilih bibit produktif, tiga sampai empat tahun sudah bisa panen. Seperti kemiri, melinjo, kelengkeng, vanili, kopi, buah-buahan. Nanti desa akan mendapatkan pendapatan dari situ,” kata Madani.

Dari kerja sama pengelolaan hutan tersebut, pihaknya hanya meminta 10 persen. Sedangkan 90 persen untuk BUMDes. “Sekarang banyak yang tertarik, karena nanti BUMDes punya duit. Jadi pengelola hutan, HPH Desa. Kalau tanaman punya dia (BUMDes), otomatis akan dijaga. Sehingga ini akan mendukung terwujudnya program NTB Hijau,” kata Madani.

Menurut Madani, setiap desa melalui BUMDes dapat mengelola hutan sampai 1.000 hektare. Jika 486 desa lingkar hutan, rata-rata ikut mengelola hutan seluas 1.000 hektare, maka sekitar 486.000 hektare hutan NTB akan tetap terjaga dan menghasilkan pendapatan bagi desa.

“Kalau 486 desa, mengelola 1.000 hektare, maka 486.000 hektare yang ditanami. Maka selesai hutan yang gundul,” ucapnya.

Apabila di daerah tersebut sudah ada Hutan Kemasyarakatan (HKm), maka BUMDes bisa menjadi investor yang menyediakan bibit. Kemudian hasilnya nanti dibagi dengan masyarakat. Tetapi tetap 10 persen masuk ke Pemda.

Madani menyebutkan, sudah ada 17 desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang menjalin kerja sama pengelolaan hutan dengan Dinas LHK. Kemudian di Lombok Barat sekitar 4 desa, sebagian besar untuk pengembangan desa wisata.

“Tahun ini sebenarnya banyak desa yang tertarik. Tetapi karena dana desanya banyak digunakan untuk BLT DD, mereka kadang cuma Rp25 juta. Mudahan tahun depan bertambah,” terangnya.

Dinas LHK NTB mencatat, luas kawasan hutan yang kritis sampai 2019 sebanyak 280.941 hektare. Angka ini meningkat dibandingkan 2013 yang mencapai 141.376 hektare. Sedangkan lahan kritis yang berada di luar kawasan hutan seluas 577.650 hektare. Lahan di luar kawasan hutan yang kritis meningkat dibandingkan 2013 lalu yang mencapai 437.270 hektare.

Dari 280.941 hektare hutan yang kritis, seluas 96.238,24 hektare lahan hutan benar-benar gundul. Dengan rincian, Lombok Barat 12.330 hektare, Lombok Tengah 6.686 hektare, Lombok Utara 4.299 hektare, Lombok Timur 9.002 hektare, Sumbawa Barat 53 hektare, Sumbawa 30.291 hektare, Dompu 16.690 hektare, Bima 15.790 hektare dan Kota Bima 1.093 hektare.

Penyebab meluasnya lahan kritis di dalam kawasan hutan. Antara lain, perambahan atau perladangan liar untuk tanaman semusim seperti padi, jagung, pisang dan lainnya. Kemudian, pembalakan liar atau illegal logging, pendudukan atau penguasaan kawasan hutan, kebakaran dan penggembalaan liar serta keterbatasan tenaga pengaman hutan, saat ini rasionya satu petugas mengamankan 1.600 hektare hutan.

Sedangkan penyebab lahan kritis di luar kawasan hutan, sebut Madani, seperti konversi kebun menjadi ladang terbuka. Kemudian pembukaan lahan dengan pembakaran, perubahan tradisi pola tanam tumpangsari menjadi monokultur. (nas)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional