Budidaya Udang dan Lobster, KKP Siapkan Anggaran Rp5 Triliun untuk NTB

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono memegang lobster mutiara saat berada di salah satu Keramba Jaring Apung (KJA) milik warga Telong-elong di Teluk Jukung Jerowaru beberapa waktu yang lalu. (Suara NTB/rus)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan NTB sebagai salah satu daerah untuk pengembangan budidaya udang vaname (shrip estate) dan lobter estate. Untuk mendukung dua proyek besar tersebut, KKP menyiapkan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk NTB.

‘’Anggaran, kita akan menggunakan dana PHLN (Pinjaman/Hibah Luar Negeri). Pemda harus mendukung. Ini untuk masyarakat,’’ kata Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Dr. TB. Haeru Rahayu, A.Pi., M. Sc., dikonfirmasi usai menggelar pertemuan dengan Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy dan Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah di Kantor Gubernur, Jumat, 27 Agustus 2021.

Iklan

Haeru mengatakan, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di NTB. Terutama Sumbawa dan Lombok Timur yang menjadi lokasi.

Dikatakan, program shrimp estate dan lobster estate menjadi program terobosan Menteri KKP, kaitan dengan budidaya perikanan. ‘’Budidaya ini kita sedang usung. Kebetulan, secara teknis, administrasi dan dukungan dari masyarakat, NTB memberikan dukungan luar biasa. Jadi kami, datang ke sini, memastikan semuanya clear and clean,’’ ucapnya.

Untuk membangun satu kawasan budidaya udang vaname maupun kawasan budidaya lobster butuh lahan sekitar 1.000 hektare. Sehingga membutuhkan telaah yang komprehensif dan tidak boleh salah.

‘’Karena ini melibatkan masyarakat. Masyarakat tidak boleh dirugikan. Makanya kita duduk bersama. Teman-teman yang punya lahan diukur benar. Jangan sampai nanti menjadi persoalan,’’ terangnya.

Tujuannya bertemu Gubernur, Bupati Lombok Timur dan Bupati Sumbawa untuk memastikan eksekusi program nasional ini sesuai dengan skenario atau rencana.

Sementara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, Muslim, S.T., M.Si., yang dikonfirmasi terpisah menjelaskan KKP membangun kawasan budidaya udang vaname pada tiga lokasi di Indonesia, salah satunya NTB, yang berada di Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa.

Anggaran yang disiapkan KKP untuk tiga lokasi tersebut sebesar Rp12 triliun. Di mana, NTB mendapatkan sepertiganya atau sekitar Rp4 triliun. Dalam pertemuan tersebut, kata Muslim, Dirjen Perikanan Budidaya  meminta Pemprov NTB untuk mempercepat penyesuain tata ruang.

‘’Karena Raperda RTRW belum disahkan oleh DPRD. Tapi jalan keluar yang kami lakukan, memastikan bahwa kesesuaian ruang sudah kita lakukan. Dengan amanat UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perda No. 12 Tahun 2017 harus diintegrasikan ke Perda RTRW. Sehingga proses sedang berjalan. Itu yang diminta oleh Pemerintah Pusat,’’ jelasnya.

Sementara di Lombok Timur, kata Muslim, KKP akan membangun kawasan budidaya lobster dan kampung lobster. Anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan kawasan budidaya lobster saja mencapai Rp550 miliar. Belum lagi untuk pembangunan kampung lobster.

Untuk pembangunan Kampung Lobster berada di Telong Elong, sedangkan pengembangan budidaya lobster  berbasis kawasan di Teluk Ekas. “Dukungannya paling tidak Rp5 triliun semuanya. Shrimp estate hampir Rp4 triliun, sedangkan kawasan lobster Rp550 miliar dan Kampung Lobster,” sebut Muslim.

Proyek besar ini akan mulai dibangun tahun ini. Sehingga pada saat Presiden Jokowi datang menghadiri event MotoGP di Sirkuit Mandalika, bisa langsung melihat progres pembangunannya. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional