Budidaya Lobster Minta Diatur Pergub

Salah satu areal budidaya menggunakan keramba milik warga di Teluk Waworada, tepatnya di Desa Rompo Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima.

Mataram (Suara NTB) – Tata kelola budidaya lobster di dianggap masih abu-abu. Padahal, perairan NTB sangat potensial. Karena itu, daerah diharapkan mengaturnya dengan Peraturan Gubernur (Pergub).

Apalagi pemerintah pusat melalui Kementerian Kaluatan Perikanan, dibawah kebijakan menteri baru, Sakti Wahyu Trenggono ingin fokus mengembangkan budidaya lobster dalam negeri untuk mendukung kesejahteraan nelayan, pembudiya dan menjaga keberlanjutan biota laut tersebut. KKP akan all out mengembangkan budidaya lobster ini lantaran nilai ekonomisnya tinggi. Dan hitungan bulan dapat dipanen.

Iklan

Dari siaran pers KKP, saat meninjau budidaya lobster di Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali, Rabu, 20 Januari 2021, keberhasilan budidaya lobster di Sumberkima hingga ekspor menurutnya harus diikuti di daerah lain. Sebab Indonesia memiliki banyak benih yang merupakan modal utama untuk mengembangkan budidaya.

Dia berharap semua pihak bersinergi mengembangkan budidaya lobster ini. Karena selain manfaat ekonomi dan keberlanjutan yang diperoleh, budidaya lobster dalam negeri akan menekan angka penyelundupan benur yang masih terjadi sampai sekarang.

“Semua pihak harus bisa mendukung supaya jangan ada lagi penyelundupan BBL, semua harus bisa dibudidayakan di dalam negeri,” demikian Menteri KKP.

Ketua Lombok Lobster Association (LLA)/Asosiasi Lobster Lombok, Muhanan, SH mengatakan, kebijakan Menteri KKP Trenggono menjadi angin segar bagi NTB. Karena NTB memiliki peta khusus daerah pengembangan lobster.

“Teluk Ekas, Teluk Cukung, dan Teluk Saleh Sumbawa jadi daerah sentra budidaya,” ujarnya.

Fokus pengembangan budidaya lobster yang digaungkan KKP ini, kata Muhanan, harus dibarengi dengan upaya pemerintah pusat untuk fokus menata kembali pembudidaya lokal di Indonesia. harus jelas, siapa saja pembudidayanya, lokasi budidayanya.

Lalu setelah pembudidaya berhasil membudidayakan lobster, dukungan pemerintah akan seperti apa. Jangan sampai kata Muhanan, KKP membuka selebar-lebarnya keran budidaya, tetapi disisi lain akan kewalahan mendapatkan pakan. Jika pemerintah kemudian tidak bertanggung jawab mengintervensi kesiapan pakan dan harganya, maka sama artinya pemerintah membunuh nelayan pembudidaya. Bagi pembudidaya besar, yang modalnya kuat. Menurutnya tentu tak masalah. Sementara keadaan pembudidaya lokal ini kemampuan budidayanya terbatas. Sesuai kekuatan modalnya.

“Kalau pakan sudah disiapkan, tinggal pasarnya lagi. Kalau hasil budidaya di Indonesia besar, kemudian disuruh jual sendiri. Kacau juga nelayan. Dan itu belum ada kejelasan diatur oleh KKP,” kata Muhanan.

Karena itu, harus ada kebijakan lapis, NTB harus membuat Pergub khusus untuk mengatur budidaya lobster. Misalnya mengatur zona budidaya yang tepat, nelayan pembudidaya didampingi, kejelasan pakan. Saat panen, pemerintah daerah juga mengintervensi mendukung penjualannya. Sehingga nelayan tidak sia-sia melakukan budidaya.

“Jadi pengembangannya enak kedepan. Berapa untung rugi sudah bisa dikalkulasikan sama pembudidaya. Kalau sekarang masih gamang. Kalau panen, tiba-tiba hancur, sia – sia juga. Kalau Permen mengatur secara umum, tapi kalau ada Pergub kan bisa diatur secara khusus. Itu yang diharapkan nelayan,” demikian Muhanan. (bul)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional