Gara-gara Dualisme, Program BPPD NTB Mandek

Mataram (Suara NTB) – Saat ini masih belum ada kejelasan terkait keanggotaan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB. Seharusnya, setelah ketua dan anggotanya dinyatakan telah dipilih, mereka bisa langsung menjalankan berbagai program. Hanya saja, karena masih ada dua kubu yang berseteru, hingga saat ini belum dilakukan berbagai program promosi pariwisata oleh BPPD.

“Seharusnya, setelah terpilih, ketua itu langsung kerja. Tapi karena ini masih belum ada kejelasan, kita belum bisa bekerja. Yang paling utama saat ini kita akan lakukan komunikasi internal dulu, nanti hasilnya diharapkan bisa membuat ini menjadi lebih jelas,” kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB Lalu Abdul Hadi Faishal, Rabu, 4 April 2018.

Ia berharap dengan adanya komunikasi internal itu nantinya bisa mendapatkan keputusan yang final. Sehingga semua perangkat BPPD NTB bisa segera bekerja dengan baik. Hal ini juga bertujuan untuk memperlancar berbagai program promosi daerah yang sekaligus membantu berbagai event yang akan dan sedang diselenggarakan di NTB saat ini.

“Pada dasarnya semua kita ini memiliki tujuan yang sama, untuk memajukan pariwisata di NTB ini. Saya rasa untuk persoalan ini masih bisa dibicarakan, karena kita semua sudah dewasa dan bisa mengambil keputusan terbaik,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa pemilihan dirinya sebagai Ketua BPPD NTB sebenarnya sudah sesuai aturan. Dimana, ia terpilih berdasarkan voting yang dilakukan oleh sembilan penentu kebijakan. Kesembilan penentu kebijakan ini ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur NTB. Artinya keputusan yang diambil oleh kesembilan penentu kebijakan sudah dianggap susuai aturan.

Pemilihan ketua dan pengurus BPPD ini sebenarnya telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Dimana Unsur penentu kebijakan BPPD yang terdiri dari sembilan orang itu berdasarkan perwakilan dari beberapa pihak. Diantaranya, wakil asosiasi kepariwisataan empat orang, wakil asosiasi profesi dua orang, wakil asosiasi penerbangan satu orang dan pakar/akademisi dua orang.

Sementara itu, penetapan para penentu kebijakan itu dilakukan oleh gubernur. Sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Sedangkan untuk pemilihan ketua, wakil ketua dan sekertaris dilakukan dari dan oleh anggota penentu kebijakan yang berjumlah sembilan orang itu. Hal ini tertuang di dalam pasal 45 ayat (3) undang-undang yang sama.

Melihat persoalan ini, para pelaku pariwisata juga menyarankan kepada para pihak untuk segera melakukan musyawarah dan bermufakat. Sehingga persoalan ini dapat segera teselesaikan. Sehingga BPPD NTB dapat kembali bekerja dengan baik.

“Saya berharap semua diselesaikan dengan baik dan ketua BPPD adalah orang yang bisa membawa pariwisata NTB menjadi lebih baik dimasa mendatang. Selain itu juga memiliki jaringan kepariwisataan yang luas. Yang paling kita harapkan adalah bisa meyakinkan pemerintah dan angkasa pura untuk memperluas runway (landas pacu) bandara,” kata Wakil Ketua IHGMA Chapter Lombok Ernanda Agung.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Asita NTB Dewantoro Umbu Djoka. Ia berharap persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik. Ia juga berharap pemilihan ketua BPPD NTB ini dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang ada.

“Biar aman kan ikuti saja aturan yang ada. Saya berharap Pemda bisa fasilitasi para pihak agar persoalan ini segera selesai. Bagaimapun BPPD ini adalah wadah bagi semua asosiasi pariwisata. Jadi keberadaannya sangat penting,” ujarnya. (lin)