Minim, Anggaran Pengembangan Desa Wisata

Mataram (suarantb.com) – Tahun ini, Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pariwisata hanya menganggarkan dana pengembangan desa wisata sejumlah Rp 1,2 miliar. Jumlah anggaran yang disediakan ini bisa dibilang minim jika dibandingkan dengan jumlah desa wisata yang hendak dikembangkan.

Di Pulau Lombok saja, jumlah desa wisata yang rencananya akan dikembangkan sebanyak sepuluh desa.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. Lalu Muhammad Faozal saat ditemui dalam acara rapat kerja Dinas Pariwisata NTB di Hotel Grand Legi, Selasa, 24 Januari 2017.

“Tahun ini kita akan terus kembangkan potensi di desa-desa wisata. Kita sudah sediakan anggaran Rp 1,2 miliar untuk penguatan SDM dan lain-lain dari APBD dan APBN. Khusus untuk penguatan SDM itu sumbernya dari APBN,” ujarnya.

Masing-masing desa akan dikembangkan sesuai dengan potensi desa yang dimiliki. Sebab masing-masing desa memiliki potensi yang berbeda. Mulai dari potensi pertanian hingga budaya. Desa yang memiliki potensi agrowisata atau pertanian di antaranya yakni kawasan Sembalun, yang terdiri dari banyak desa, Desa Tete Batu, Desa Kembang Kuning dan Desa Jeruk Manis. Desa yang berbasis wisata laut (marine tourism) seperti Desa Malaka, Desa Tanjung Luar dan Desa

Batu Nampar.

Baca juga:  Enam Kapal Pesiar Menyusul Masuk di Pelabuhan Internasional Gili Mas

“Ada desa yang basisnya itu ekonomi kreatif seperti Desa Masbagik Timur, Pringgasela, Sukarara dan Ungga. Ditambah desa berbasis wisata budaya seperti Desa Sade, Segentar dan Limbungan,” tambahnya.

Pengembangan daerah berbasis desa wisata ini diyakini Faozal bisa menjadikan pembangunan sektor pariwisata di NTB lebih fokus.

“Dengan adanya desa wisata ini, kita bisa lebih fokus. Desain masyarakatnya bisa lebih kita dorong. Misalnya basic masyarakatnya lebih ke marine, kita padukan dengan pariwisata, begitu,” ucapnya.

Baca juga:  Ironi Ikon Wisata Dunia, Gili Trawangan Tak Punya Toilet Representatif

Untuk desa wisata yang telah berkembang, mantan Kepala Disbudpar NTB ini menyatakan akan diberikan bantuan pembangunan rumah singgah atau homestay. Salah satunya melalui dana tanggung jawab sosial (CSR) BNI.

“Kita sudah kerjasamakan dengan CSR untuk bangun 20 homestay di desa-desa wisata. Dikasi Rp15 juta per homestay,” imbuhnya.

Sementara ini, diakui Faozal pengembangan desa wisata masih difokuskan di Lombok. Namun desa di Sumbawa dan Bima juga akan segera digarap. Pengembangan desa wisata di Pulau Sumbawa masih belum dilakukan, karena posisi antar desa yang dan yang lain cukup jauh sebarannya. “Posisi desanya tidak dalam satu kesatuan, sebaran penduduknya juga luas. Jadinya masih agak susah,” ungkapnya. (ros)