Banyak Fasilitas MTQ Belum Selesai, DPRD NTB Protes

Mataram (suarantb.com) – Komisi V DPRD NTB melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait kesiapan panitia menyambut MTQ Nasional ke-26 di NTB. Sidak  dipimpin langsung Ketua  Komisi DPRD NTB,  Hj. Wartiah, M.Pd, Kamis, 14 juli 2016.

Kepada wartawan,  Wartiah menjelaskan sidak yang dilakukan  untuk melihat kesiapan panitia MTQ yang sampai H-15 masih belum menunjukan tanda-tanda kemajuan. Politisi PPP ini mengaku kecewa, menemukan masih banyaknya fasilitas yang belum terselesaikan.

Wartiah meminta  panitia, pemerintah, rekanan dan penyelenggara kegiatan harus meningkatkan koordinasi dan kerjasama. Ia juga meminta Pemprov NTB sebagai penanggung jawab agar membuka komunikasi yang intensif dengan Pemkot Mataram.

Pasalnya, dari sidak yang dilakukan, Wartiah menduga lambannya pengerjaan lokasi utama acara MTQ Nasional itu lantaran  tidak terjalin komunikasi yang baik antara Pemprov dengan Pemkot Mataram. “Jadi, saya tidak percaya hubungan provinsi dengan kota jadinya kan?,” tuturnya.

Ditanya apakah ada upaya akan melibatkan aparat hukum terkait lambannya penyelesaian oleh rekanan dan penyelenggara kegiatan, Wartiah  mengatakan dirinya  belum akan berbicara ke arah sana. Namun, pihaknya akan terlebih dahulu memanggil pihak-pihak terkait.

“Saya tidak akan berbicara ke arah sana dulu. Kami (akan) memanggil pihak-pihak terkait. Tadi diwakili Asisten lll, menjelaskan, bahwa pemasangan alat-alat EO dari Jakarta tanggal

25 janjinya. Coba kita lihat tanggal 25 Juli nanti,” katanya.

Pihaknya sangat menyesalkan para rekanan dan penyelenggara kegiatan yang lamban dalam menyelesaikan pekerjaannya. “Kita lihat saja hari ini tidak ada (pekerja), hari ini kan semestinya keroyokan,” ujarnya.

Anggota Komisi V DPRD NTB,  Lalu Patimura Farhan, S, Ag dalam sidak tersebut sempat  membongkar paving block di  pelataran Islamic Center. Menurutnya, paving block dipasang asal-asalan. Ia menyalahkan Dinas PU NTB  yang dianggapnya tidak becus menjalankan tugas.

Politisi PKS ini menambahkan pembongkaran paving block yang dilakukan itu sebagai bentuk protes terhadap kinerja rekanan yang menurutnya lamban dalam menyelesaikan pekerjaan.

Farhan juga menyesalkan sikap rekanan dan penyelenggara yang tidak pernah melakukan koordinasi dengan Komisi V  DPRD NTB. Menurut Patimura, seharusnya pihak-pihak terkait terus berkoordinasi dengan Komisi V  DPRD NTB, karena hal tersebut sudah ditetapkan di dalam aturan. “Jadi, di aturan itu, diminta atau tidak diminta, EO (dan) pemerintah itu harus lapor ke kita,” tegasnya.

Dari hasil sidak Komisi V  DPRD NTB tersebut, kata Pattimura, sarana dasar seperti toilet dan kamar mandi juga belum dirampungkan pengerjaannya. “Tadi saya periksa toilet nggak ada yang jadi,” tuturnya. (ast)