Buang Limbah Tinja Sembarangan Bisa Ditangkap

Madani Mukarrom. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Masih saja ada oknum yang membuang limbah sedotan tinja sembarangan di aliran air. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Provinsi NTB, Madani Mukarrom menegaskan oknum tersebut bisa ditangkap. Diketahui, hari Ahad pekan kemarin, warga di salah satu perumahan di Kota Mataram memprotes oknum pembawa tangki limbah tinja yang membuangnya secara sembarangan di perairan yang melintasi komplek tersebut.

Limbah tinja yang dibuang di aliran air di Lingkar Selatan, Kota Mataram ini sontak saja merasa sangat terganggu karena bau yang sangat menyengat menyebar ke komplek. “Itu kan tugas kabupaten kota pengawasannya. Harus diperiksa, ditangkap dan ditertibkan, tidak boleh,” kata Madani menanggapinya. Pemerintah telah memfasilitasi tempat pembuangan limbah tinja di kawasan TPA Kebon Kongok, Kabupaten Lombok Barat.  Ditempat pengolahan limbah ini, tinja dapat dimanfaatkan salah satunya untuk pembuatan pupuk kompos.

Iklan

Kenapa harus dibuang di pengolahan limbah? Kata kepala dinas, pembuangan limbah tinja sembarangan, apalagi di perairan, muaranya adalah sungai. Otomatis air sungai akan berkurang kualitasnya oleh virus e coli. Racun E. coli paling sering menyebabkan masalah perut dan usus, seperti diare dan muntah. Sebagian kecil kasus infeksi bisa mengancam jiwa, sementara penderita yang lain akan pulih setelah sekitar satu minggu. Anak-anak, orang-orang dengan gangguan sistem kekebalan tubuh, dan orang tua berada pada risiko tertinggi akibat serangan E. coli.

Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup rutin melakukan penilaian terhadap kualitas air sungai. Penilaian dilakukan se Indonesia. Jangan sampai, karena ulah orang-orang yang tidak bertanggungjawab, daerah secara luas yang akan merasakan dampaknya. “Kualitas air sungai kita penilaiannya sudah bagus. Jangan sampai turun kualitasnya,” kata kepala dinas. Karena itu, dinas yang membidangi lingkungan hidup di kabupaten/kota tetap pro aktif melakukan pengawasan dan penertiban. Sesuai Perda di masing-masing kabupaten/kota, bagi yang melanggarnya sudah diatur sanksi-sanksi. (bul)