BRT Gratis, Siswa Pilih Kendaraan Pribadi

Mataram (suarantb.com) – Polemik operasional Bus Rapid Transit (BRT) menjadi semakin pelik. Tidak hanya dalam persoalan subsidi, baik dari Pemprov, Damri maupun Pemkot Mataram saling melempar tanggung jawab. Namun juga dari pilihan masyarakat dalam memilih bertransportasi dengan BRT atau dengan kendaraan pribadi.

Belakangan, pemerintah mencanangkan uji coba operasional BRT yang dikhususkan untuk pelajar tingkat SMA dan SMP. Uji coba BRT yang direncanakan diluncurkan November 2016 ini akan dikhususkan melalui rute koridor satu, yaitu jalur Senggigi-Narmada. Pemkot Mataram pun telah menyiapkan sejumlah anggaran untuk uji coba beberapa BRT dari jumlah BRT yang telah diberikan pemerintah pusat kepada Pemprov NTB, yaitu sejumlah 25 BRT.

Iklan

Uji coba BRT ini ditujukan sebagai sosialisasi kepada masyarakat mengenai fasilitas transportasi yang disiapkan pemerintah, serta diharapkan berkontribusi mengurangi tingkat kemacetan jalan dengan mengurangi jumlah pengguna kendaraan pribadi tanpa SIM.

Namun rupanya, tanggapan dari kalangan masyarakat luas mengenai operasional BRT ini masih belum begitu baik. Terlebih di kalangan pelajar. Alasannya, para pelajar lebih mudah menggunakan kendaraan pribadi. Selain mempermudah akses menuju sekolah hingga rumah, BRT dianggap kurang efisien jika diharuskan sebagai angkutan pelajar Kota Mataram yang jumlahnya tak sebanding dengan kapasitas BRT yang disediakan pemerintah.

“Jumlah siswa kan banyak, satu sekolah saja ratusan. Mana cukup menampung kita semua, lebih enak pakai motor sendiri,” komentar seorang siswa SMA di Kota Mataram, Astining, kepada suarantb.com, Jum’at, 28 Oktober 2016.

Menurutnya, dengan menggunakan kendaraan pribadi, ia tak perlu berjalan jauh dari rumah menuju halte bus atau pemberhentian BRT di jalur yang telah disediakan. Selain itu, kapasitas satu BRT yang hanya mampu menampung 70 orang diperkirakan hanya akan mempersulit perjalanan menuju sekolah tepat waktu.

“Bagaimana kalau misalnya kita sudah menunggu lama, lalu busnya penuh, kita bisa telat masuk sekolah kalau menunggu bus berikutnya,” ujarnya.

Demikian pula disampaikan oleh siswa SMP Kota Mataram, Anoman dan Tia. Ia mengatakan berangkat sekolah dengan kendaraan pribadi diantar jemput oleh orang tua jauh lebih terjamin. Sekalipun SMP yang ada di Kota Mataram sebagian besar telah mengeluarkan larangan membawa sepeda motor pribadi ke sekolah, namun pelajar SMP tersebut lebih memilih kendaraan pribadi untuk transportasi sekolah.

“Kita memang dilarang bawa motor, tapi kalau naik bus, lebih enak sih diantar jemput. Jadi nggak perlu jalan kaki lagi,” ungkap Tia.

Orang tua siswa pun beranggapan serupa. Muhammad selaku salah satu orang tua siswa SMP di Kota Mataram mengatakan, mengontrol anak dalam perjalanan berangkat dan pulang sekolah lebih mudah dilakukan dengan mengantar jemput anak dari sekolahnya. Mengingat pergaulan anak saat ini sudah cukup memprihatinkan, menurutnya dengan mengantar jemput anak ke sekolah, ia dapat menjamin anaknya sampai dan tetap berada di sekolah hingga jam pulang.

“Kita jadi tau dia (anak) sampai di sekolah, dan tidak keluyuran kemana-mana kalau pulang. Langsung ke rumah,” ungkapnya.

Sekalipun operasional BRT di bulan-bulan awal masih digratiskan, masyarakat cenderung pada pilihan penggunaan kendaraan pribadi, karena dianggap lebih efisien dalam melakukan perjalanan. Selain itu, ukuran bus yang cukup besar dibanding kendaraan lain dianggap akan memicu timbulnya permasalahan kemacetan yang lebih parah.

Menurut Muhammad, jumlah kendaraan pribadi yang beroperasi di jalan tidak akan berkurang dengan adanya bus khusus pelajar tersebut. Ukuran bus akan memakan ruang jalan yang cukup lebar sehingga dikhawatirkan akan menambah kemacetan di titik-titik rawan macet.

“Bus kan besar, kalau macet tidak bisa menyalip. Bisa-bisa diam di tengah kalau lagi jam pulang sekolah itu. Kalau motor kan bisa nyelip sana sini,” tambahnya. (rdi)