BPSK Sesalkan Masih Ada Penarikan Paksa Kendaraan di Tengah Covid-19

Hj. Haerani. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) NTB di Mataram menyesalkan masih adanya aksi penarikan paksa kendaraan di tengah jalan oleh lembaga pembiayaan (finance) melalui pihak ketiga. Padahal, situasi ekonomi cukup sulit karena pandemi Covid-19. Wakil Ketua BPSK Provinsi NTB, Hj. Haerani, MH menyebut, selama Covid-19 ini, sudah ada 20 pengaduan yang masuk. Didominasi oleh pengaduan konsumen kepada finance.

“Padahal ini sedang Covid, masih saja ada pengambilan paksa kendaraan di lapangan oleh pihak ketiga yang diminta oleh finance,” sesalnya. Kepaada Suara NTB, Jumat, 14 Agustus 2020, Hj. Haerani mengatakan, dari 20 kasus yang dilaporkan ke BPSK, 13 diantaranya sudah berhasil dimediasi. Termasuk diantara kasus tersebut adalah soal pengaduan konsumen kepada pengembang, dan pengaduan nasabah perbankan. Termasuk pengaduan terhadap pengelola tempat perbelanjaan. Namun yang mendominasi tetap pengaduan kepada finance.

Iklan

Laporan terakhir yang diselesaikan bersama Lembaga Bantuan Hukum Komunitas Pengawas Korupsi NTB (LBH L-KPK NTB) adalah soal  jaminan fidusia yang yang dicabut oleh pihak ketiga mitra PT. Smart Multi Finance berupa satu unit kendaraan mobil jazz dengan nomor polisi DR 1846 S milik ibu Hafsah, karena menunggak selama empat bulan dampak dari pandemi Covid-19.

Pencabutan kendaraan di jalan dilakukan oleh debt colector atau pihak ketiga pada tanggal 26 juni 2020 yang akhirnya berujung pengaduannya ke BPSK NTB di Mataram. BPSK telah melakukan koordinasi dengan pihak finance. Disampaikan, dalam kondisi saat ini tidak elok rasanya “memaksa” konsumen. Dampak pandemi Covid-19 ini cukup besar terhadap perekonomian. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk meringankan rakyat. Salah satunya keringanan kewajiban di lembaga keuangan bank dan non bank.

“Masih ada saja penarikan kendaraan di jalanan ini. Tapi tidak semua perusahaan. perusahaan-perusahaan yang tau aturan tentu tidak berani melakukan itu. walaupun alasan perusahaan kalau tak dilakukan seperti itu perusahaan bisa macet,” ujarnya. Hj. Haerani juga membenarkan upaya yang dilakukan oleh perusahaan adalah untuk menjaga eksistensi perusahaan. Namun harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih baik menurutnya. Berkoordinasi dengan pihak yang terlibat untuk mencari jalan tengah.

Dan, tidak juga sepenuhnya persoalan dibebankan kepada pihak yang dilaporkan. Hj. Haerani mengingatkan, bahwa masyarakat sebagai konsumen juga harus menyepakati perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani saat melakukan akad. “Tidak bisa kita salahkanperusahaannya juga. Konsumen juga harus memahami hak dan kewajibannya. Cuma yang kita tekankan, jangan lagi ada pengambilan paksa jaminan di jalan. Sudah tidak boleh itu. Lakukan komunikasi yang baik,” demikian Hj. Haerani. (bul)