BPS : Jangan Terlena dengan Penurunan Angka Kemiskinan

Mataram (Suara NTB) – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuningsih mengingatkan agar jangan terlena dengan penurunan angka kemiskinan yang telah diraih hingga Maret 2018 ini. Sebab angka penurunannya ralatif kecil, hanya 0,30 persen.

“Ingat lho, ada tujuh provinsi di Indonesia yang angka kemiskinannya naik,” kata Endang di ruang kerjanya.

Iklan

Jumlah penduduk miskin di NTB pada Maret 2018 mencapai 737,46 ribu orang (14,75 persen). Jika dilihat dalam periode September 2017 – Maret 2018, jumlah penduduk miskin berkurang 10,66 ribu orang (0,30 persen).

Selama periode September 2017 – Maret 2018, secara absolut penduduk miskin di daerah perkotaan meningkat sekitar 1,83 ribu orang (dari 368,55 ribu orang pada September 2017 menjadi 370,38 ribu orang pada Maret 2018), sebaliknya di daerah perdesaan penduduk miskin berkurang sebanyak 12,49 ribu orang (dari 379,57 ribu orang pada September 2017  menjadi 367,08 ribu orang pada Maret 2018).

Untuk perbandingan tingkat penurunan angka kemiskinan di kabupaten/kota di NTB, Endang mengatakan BPS di provinsi belum melakukan pengolahan data. Angka kemiskinan yang dirilis pada awal pekan ini merupakan data olahan yang terlebih dahulu dilakukan oleh BPS pusat.

Endang kemudian menyajikan peringkat angka kemiskinan per Maret 2017 lalu. Dimana Lombok Utara masih mendominasi, disusul Lombok Timur, Sumbawa Barat, Lombok Barat, Kabupaten Bima, Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kota Mataram kemudian Kota Bima.

Tetapi yang paling penting menurutnya, semangat untuk menurunkan angka kemiskinan jangan kendor. Perangkat pemerintah daerah terutama, program-program pembangunan yang telah direncanakan harus dilaksanakan sesuai relnya.

Tingkat kemiskinan paling besar dipengaruhi oleh komoditas makanan. Karena itulah, Endang menyarankan pengendalian harga-harga terus dilakukan. Ia menyorot salah satunya di Gili Matra (Meno, Air dan Trawangan) Kabupaten Lombok Utara. Bahkan kepada pemerintah daerah setempat BPS telah mengingatkan agar menjaga jangan sampai harga kebutuhan ketimpangan harganya besar dengan wilayah-wilayah lainnya.

‘’Sudah saya sampaikan kepada Wakil Bupati Lombok Utara, jangan sampai harga kebutuhan di Gili Trawangan timpangnya terlalu jauh. Ini bisa mengerek angka kemiskinan. Bagus itu program pemerintah di Papua, ada BBM satu harga. Itu juga bisa diterapkan di daerah-daerah di NTB,“ ujarnya.

Kemudian di Pulau Sumbawa, distribusi barang harus kondusif. Baik antar pulau maupun antar daerah. Ia mengkhawatirkan jika terjadi antrean panjang di pelabuhan-pelabuhan di Bima maupun Badas, otomatis akan memperbesar biaya dan harga-harga barang dipastikan akan terkerek naik. Karena itu, PR pemerintah masih besar untuk menurunkan angka kemiskinan secara merata. (bul)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional