BPR Diharapkan Stimulasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menengah ke Bawah

Mataram (suarantb.com) – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD NTB menilai perubahan status badan hukum PD. BPR NTB menjadi PT akan memberikan dampak semakin luasnya jangkauan akses  BPR NTB kepada masyarakat. Hal tersebut dinilai bisa menstimulasikan  peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama kelas menengah ke bawah.

Untuk itu, Pansus I menyetujui Perda perubahan status badan hukum PD. BPR NTB menjadi PT BPR NTB. Dalam  sidang paripurna DPRD NTB,  Jum’at, 28 Oktober 2016 malam, Juru Bicara  Pansus I, H. Muzihir menyatakan bahwa pembangunan sektor keuangan, khususnya perubahan struktur perbankan dinilai mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk itu pihaknya menyetujui perubahan badan hukum BPR NTB tersebut.

Iklan

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai salah satu jenis bank yang memiliki  segmen pasar kelas menengah ke bawah disebutnya memiliki andil besar dalam memajukan perekonomian masyarakat. Hal tersebut menurutnya menjadi salah satu poin penting yang menyebabkan pihaknya menyetujui perubahan badan hukum PD. BPR NTB menjadi PT. BPR NTB.

Muzihir  menjelaskan  fungsi BPR disamping meyalurkan kredit bagi pengusaha yang bergerak pada skala ekonomi mikro, kecil dan menengah, juga lebih mudah dalam penyaluran kreditnya. Ia menyebutkan, dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, BPR selalu mengedepankan prinsip  tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran (3T).

Pihaknya melihat pertumbuhan BPR NTB selama ini sudah cukup baik. Hanya saja, perlu adanya penguatan kelembagaan disertai peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Disamping perlunya pemerintah menggelontorkan dana murah dan efisien, termasuk dukungan penyertaan modal dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di NTB.

Menurut Muzihir, masyarakat NTB saat ini sudah menaruh kepercayaan yang tinggi pada BPR NTB. Ia menyebutkan total aset BPR NTB yang berjumlah Rp 584,8 miliar, tumbuh dengan rata-rata 15 persen dalam tiga tahun terakhir. Selain itu, dana pihak ketiga yang berjumlah Rp 309,1 miliar juga mengalami pertumbuhan dengan rata-rata 15,89 persen,. Begitupun dengan kredit yang disalurkan ke masyarakat yang berjumlah Rp 480,2 miliar juga mengalami pertumbuhan dengan rata-rata 13,98 persen.

Sementara untuk persentase penyaluran untuk kredit produktif berjumlah  63,29 persen, jauh diatas rata-rata penyaluran kredit produktif perbankan yang ada di NTB yang hanya  48 persen. Hal tersebut belum ditambah dengan perolehan laba bersih yang mencapai Rp 37,8 miliar, dengan pertumbuhan rata-rata 16,20 persen dan peningkatan 40,06 persen deviden yang diperoleh pemerintah provinsi tahun buku 2015 yakni sebesar Rp 11,4 miliar.

Menurutnya, pertumbuhan dan kinerja BPR NTB yang cukup siginifikan dalam mendorong peningkatan perekonomian di Provinsi NTB tersebut harus didukung dengan penguatan kelembagaan PD BPR NTB melalui penggabungan dan peningkatan status badan hukum menjadi PT BPR NTB.

Dengan penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah BPR menjadi PT.  BPR NTB, maka BPR NTB diharapkan memberikan kontribusi  nyata terutama dalam mendukung  program strategis Pemprov NTB dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Termasuk kontribusinya terhadap PAD melalui deviden yang dibagikan setiap tahun.

Jika PT.  BPR  NTB ini dikelola dengan baik dan benar dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Pansus optimis kedepannya akan menjadi salah satu lembaga keuangan daerah yang bisa berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB.

Untuk diketahui, selain Raperda Perubahan Badan Hukum PD BPR NTB menjadi PT BPR NTB yang ditetapkan dalam bentuk Perda. DPRD NTB melalui sidang paripurna tersebut  juga menyetujui dan menetapkan empat Raperda usulan Gubernur lainnya menjadi Perda. (ast)