BPOM RI Imbau Perluas Fasilitasi di Daerah

Tanjung (Suara NTB) – Kabupaten Lombok Utara termasuk salah satu daerah di NTB yang telah mencanangkan aksi daerah dalam pengawasan keamanan pangan jajanan untuk anak usia dini (PAUD). Pencanangan ini terwujud berkat prakarsa Pemkab dan BBPOM di Mataram. Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI pun mengapresiasi pencanangan tersebut. Daerah-daerah yang telah mencanangkan dan yang belum mencanangkan selanjutnya diimbau untuk meningkatkan peran dan memfasilitasi lembaga-lembaga mitra pemerintah guna mengoptimalkan pengawasan jajanan yang beredar di kalangan anak PAUD/TK.

Arahan tersebut disampaikan langsung Kepala BPOM RI, Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.Cp., saat menghadiri Pencanangan Aksi Daerah Keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Dini di KLU, Kamis (16/2). Kegiatan yang terpusat di Gedung Serbaguna Gangga di Desa Gondang itu dihadiri antara lain, Kepala BBPOM Mataram, Dra. Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih, Apt. MH., Bunda PAUD KLU, Hj. Rohani Najmul Akhyar, S.Pd.I., Ketua Gerakan Organisasi Wanita KLU, Nani Triana Cahyani Sarifudin, SE., serta Asisten I Setda KLU, Ir. Nanang Matalata yang mewakili Bupati. Sementara di kalangan peserta tampak hadir ratusan ibu penggerak PKK, GOW, Dharma Wanita, Pegiat LSM, termasuk orang tua siswa PAUD yang mendampingi anaknya berpartisipasi dalam Lomba Menggambar, Lomba Mewarnai dan Lomba bercerita.

Iklan

 

Penny Lukito pada kesempatan itu menyampaikan, BPOM RI menghargai peran daerah termasuk Lombok Utara dalam mereflikasi upaya-upaya pengendalian dan pengawasan jajanan berbahaya bagi anak kalangan PAUD. Pengawasan jajanan anak yang beredar penting dilakukan tidak hanya untuk menjamin konsumsi pangan yang sehat, higienis, aman, halal dan berkualitas, tetapi juga telah diinstruksikan oleh Presiden.

“Generasi sehat dapat terbentuk dengan pemberian asupan makanan yang aman, bermutu, dan bergizi sejak janin hingga usia 6 tahun. Itu diperlukan untuk membentuk kekebalan tubuh sehingga tidak rentan terhadap penyakit,” ujar Penny.

Ia bahkan menegaskan, pentingnya pengetahuan gizi dan kualitas kesehatan anak usia dini secara langsung berpengaruh pada perkembangan dan intelektualitas anak. Pemerintah selaku regulator telah mengatur rambu-rambu tentang keamanan, mutu dan gizi pangan melalui PP No. 28 tahun 2004 yang menyebutkan, keamanan pangan di sepanjang rantai pangan merupakan tanggung jawab bersama antara Kementerian dan Pemerintah Daerah sesuai tupoksinya. Selain itu, Instruksi Presiden juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan bahan pangan berbahaya seperti formalin, boraks, dan rhodamin pada makanan. Sebab keamanan pangan jajanan anak sekolah memegang peranan penting dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia di usia sekolah.

Badan POM RI dalam kapasitasnya sambung Penny, tetus menjalin kemitraan dengan instansi terkait, Pemda dan masyarakat. Kemitraan itu diwujudkan dengan komitmen dan partisipasi aktif stakeholders, serta komitmen dari pelaku usaha. Diharapkan dengan adanya pencanangan aksi di daerah – darrah akan meningkatkan pengetahuan komunitas sekolah, lembaga PAUD, terkait keamanan, mutu dan gizi pangan yang akan dikonsumsi.

“Konsumsi bahan pangan berbahaya seperti formalin, boraks dan rhodamin (pewarna pakaian) dalam jangka panjang dapat menyebabkan gagal organ dan kangker,” jelasnya.

Untuk diketahui, program aksi di Lombok Utara diwujudkan melalui serangkaian kegiatan, diantaranya pengujian pangan jajanan anak sekolah menggunakan mobil laboratorium keliling, bintek keamanan pangan pada komunitas PAUD, ibu PKK, dan penyuluhan keamanan pangan pada guru dan wali murid.

Hasil pengawasan jajan anak sekolah (pjas) yang dilakukan BB POM Mataram selama tahun 2016 mencatat, 11,46 persen PJAS mengandung bahan berbahaya. Pengujian dilakukan terhadap 96 sampel dari 9 sekolah (3 PAUD/TK, 2 SD, 2 SMP dan 2 SMA). Tidak hanya itu, pengawasan di 2 pasar menemukan 23,81 persen sampel pangan dari 42 sampel mengandung bahan berbahaya.

Sementara itu, Bunda PAUD Lombok Utara, Hj. Rohani mengatakan pencanangan aksi daerah dalam pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan menunjukkan komitmen daerah dalam mengawasi bahan pangan berbahaya. Namun ia menyadari, langkah Ibu PKK Kabupaten dan Bunda PAUD tidaklah cukup untuk menangkal penggunaan atau konsumai bahan pangan berbahaya pada pangan yang berbedar.

“Sebagai tindak lanjut aksi ini, kami akan bersurat ke lembaga-lembaga PAUD yang sudah dibintek untuk mensosialisasikan kembali jajanan sehat. Selain itu, kami akan membuat sekolah binaan (PAUD) sampai Ponpes untuk menerapkan jajanan sehat, serta memberikan bintek bagi tenaga pendidik sehingga transfer ilmu pengetahuannya tercapai,” ungkap Rohani.

Upaya pengendalian tidak bergantung pada mata rantai pascaproduksi pangan, tetapi praproduksi pangan. Oleh karenanya menurut Rohani, penting diperhatikan oleh SKPD terkait agar melakukan pengawasan proses produksi pangan agar terbebas dari penggunaan bahan berbahaya. Keberadaan pelaku wira usaha baru bidang pangan juga harus dibekali dengan pengetahuan agar menghindari pemanfaatan bahan berbahaya yang membahayakan kesehatan konsumennya. (ari/*)