BPKP Ungkap Temuan Dana Gempa

Kepala BPKP NTB, Ayi Riyanto (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap temuan dana bantuan bencana di seluruh daerah di NTB.  Untungnya temuan itu belum mengarah ke penyimpangan tindak pidana korupsi, sehingga masih bersifat catatan perbaikan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat penanganan bencana.

‘’Temuan kami itu hampir di seluruh daerah terdampak gempa. Temuan di tingkat OPD-OPDnya,’’ kata Kepala BPKP NTB, Dr. Ayi Riyanto, AK.,MM kepada Suara NTB di ruangannya,  Rabu, 31 Oktober 2018.

Iklan

Tak dirinci berapa saja nilai temuan tersebut mengingat jumlah itemnya banyak dan menyangkut banyak OPD, dari tingkat Pemprov NTB, sampai ke kabupaten dan kota terdampak bencana. Seperti diketahui, daerah terdampak bencana gempa beruntun diantaranya Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur. Temuan juga di Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Pada hampir seluruh daerah itu operasional penyaluran bantuan jadi temuan BPKP.

Hanya saja, temuan tersebut sifatnya sederhana. Dijelaskan Ayi Riyanto, seperti penggunaan dana operasional distribusi bantuan ke masyarakat menggunakan dana sumbangan masyarakat. OPD yang menerima penyaluran dana bantuan, menyisihkan dana bantuan dari donatur untuk transportasi sampai akomodasi penyaluran bantuan.

Padahal penggunaan dana itu tidak diperkenankan. Pihaknya pun langsung memberikan teguran dan catatan kepada OPD agar dana yang digunakan dari Dana Siap Pakai (DSP).

‘’Jadi tidak boleh dana operasional dibebankan pada anggaran bantuan. Kan ada DSP yang bisa dipakai untuk operasional,’’ kata Ayi. Jika tidak diberikan catatan perbaikan, dikhawatirkan penggunaan dana sumbangan untuk operasional akan terus berlanjut.

Ayi menambahkan, dalam pengawalan dana bencana ini sifatnya hanya pendampingan atau asistensi. Sehingga setiap ada temuan,  hanya diberikan catatan untuk segera diperbaiki dan tidak diulangi pada kesempatan berikutnya. Demikian juga berlaku pada proses penyaluran dana bencana di Lombok dan Sumbawa. Petugas pada OPD yang diberi kewenangan menyalurkan bantuan, diminta memperbaiki pola dan penganggaran sehingga tidak jadi temuan berulang.

Mengingat sejak gempa melanda Lombok Juli lalu dan berlanjut Agustus menjalar ke Pulau Sumbawa, bantuan dari berbagai donatur terus mengalir dalam bentuk uang dan barang. Inspektorat NTB mencatat, nilai total bantuan yang sudah masuk per 11 Oktober 2018 lalu mencapai Rp22.906.344.145 dari berbagai daerah.

Catatan lainnya menurut Ayi Riyanto, soal distribusi barang. Bantuan dalam bentuk barang yang sudah mencapai ribuan item, banyak yang terlanjur disalurkan sebelum dicatat setelah dikonversikan dengan nilai uang. OPD lolos dalam proses pencatatan tersebut sehingga pertanggungjawaban masih dalam bentuk barang.

Dalam laporan keuangan, termasuk bencana, seharusnya kata dia, laporan dalam bentuk nilai barang. ‘’Misal, satu kardus mi atau air mineral, ditaksir berapa nilainya. Itu yang dicatat dalam laporan,’’ jelasnya.

Diterangkan, dalam proses asistensi ini pihaknya melakukan pemeriksaan laporan  neraca bantuan setiap hari. Ketika ada temuan, hari itu juga diteruskan ke Pemda atau OPD langsung. Ada juga laporan dalam bentuk periodik tiga hari dan setiap pekan. Ini merupakan akumulasi rekap laporan, sehingga catatan disampaikan sekaligus ke Pemda.

Disyukurinya, beberapa catatan itu sudah ditindaklanjuti Pemprov NTB dan kabupaten serta kota terdampak gempa melalui OPD teknis. Ia melihat proses penyaluran secara administrasi dan keuangan lebih tertib.

‘’Dalam situasi serba darurat saat ini bisa dimaklumi, sehingga proses perbaikan dapat dilakukan setelah adanya catatan catatan itu,’’ tandasnya. (ars)