BPKP Serahkan Hasil PKKN Penyidik Kantongi Angka Kerugian Negara Kasus K2 Dompu

Mataram (Suara NTB) – Polisi sudah mengantongi angka kerugian negara diduga akibat korupsi rekrutmen CPNS dari honorer K2 Dompu tahun 2014. Indikasi kerugian negara dimaksud timbul dari selisih gaji yang dihentikan pembayarannya November 2016 lalu.

“Hasil perhitungan kerugian negara (PKKN)-nya sudah kita serahkan ke sini (Polda). Angkanya sudah ada tapi kita tidak boleh sebutkan,” kata Kepala BPKP Perwakilan NTB, Dr. Bonardo Hutauruk ditemui di Mapolda NTB, Kamis, 30 Maret 2017.

Iklan

Hari itu ia bersama Korwas Investigasi, Ngatno menemui langsung Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli yang didampingi Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus, AKBP Bagus Satrio Wibowo untuk menyerahkan hasil final PKKN kasus K2 Dompu tersebut.

Ia menjelaskan, angka kerugian negara itu diduga timbul dari selisih gaji yang diterima 134 CPNS yang direkrut dari honorer K2 pada tahun 2014.

“Angkanya dari selisih antara yang CPNS sama honorernya. Berapa yang dia terima selama dia menjadi CPNS,” terangnya.

Setelah penyerahan hasil PKKN pihak Polda NTB, Bonardo mengatakan akan mempertajam lagi koordinasi dengan penyidik. “Hasil perhitungannya sudah final, sudah selesai. Masih ada proses lagi di sini, nanti kita juga di-BAP di sini,” ungkapnya.

Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus, AKBP Bagus Satrio Wibowo menyatakan akan mempelajari hasil PKKN yang diserahkan kemarin itu.

“Benar sudah kami terima. Nanti akan kita pelajari dulu hasil PKKN yang dilakukan BPKP itu,” ujarnya saat dikonfirmasi terpisah di ruang kerjanya.

Selanjutnya, sambung dia, penanganan kasus yang diambil alih sejak Juli 2016 dari Polres Dompu itu dilanjutkan sesuai dengan normatifnya proses penyidikan.

Catatan Suara NTB, proses hitung kerugian negara itu dimulai BPKP akhir Desember 2016. Kerugian negara dihitung menurut pemilahan antara honorer KII tidak memenuhi kriteria dan yang memenuhi kriteria.

Setelah diangkat sebagai CPNS, honorer KII itu mulai bekerja di sejumlah SKPD di Pemkab Dompu. Terhitung mulai November 2015 sudah mulai digaji.

Gaji kemudian berhenti dibayarkan November 2016 setelah turun surat dari BKN Regional X Denpasar soal pembatalan NIP, yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya SK Bupati Dompu soal pembatalan pengangkatan honorer KII tersebut.

Sejumlah saksi yang telah diperiksa, diantaranya, Bupati Dompu, Bambang M Yasin; Sekda Dompu, H. Agus Bukhari; Kepala BKD, H Abdul Haris; pihak BKN Regional X Denpasar, 134 CPNS K2; bendahara masing-masing SKPD yang ditempati CPNS

390 orang honorer K2 di Dompu dinyatakan lulus pada 2014. Hasil kerja tim ditemukan 134 orang honorer yang dinyatakan lulus tes tulis ternyata tidak memenuhi kriteria. Namun tetap disahkan menjadi CPNS. Diduga ada penyalahgunaan wewenang dalam proses itu. (why)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here