BPKP : Semua Bantuan Masuk Harus Dicatat

Kepala BPKP NTB, Ayi Riyanto (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Semua bentuk bantuan yang masuk dari donatur, pemerintah, swasta maupun individu harus dicatat dengan baik. Detail pemasukan, pengeluaran dan saldo harus dihimpun rapi jika dalam bentuk uang.  Sebab itu akan berkaitan dengan tanggung jawab moral kepada pemberi bantuan, penerima bantuan, umumnya publik.

‘’Setiap bantuan yang diterima dan yang digunakan atau dimanfaatkan, harus tercatat dan sesuai dengan prosedur serta peruntukan dari setiap bantuan tersebut,’’ pesan Kepala BPKP NTB, Dr. Ayi Riyanto kepada Suara NTB, Selasa, 23 Oktober 2018.

Iklan

Saat ini kata Ayi, lembaganya sedang memantau penerimaan dan penyaluran bantuan bencana gempa Lombok dan Sumbawa. Caranya, dengan melakukan pendampingan atau asistensi dalam penatausahaan bantuan. Bukan dalam bentuk audit untuk pengujian barang bukti.

‘’Makna asistensi ini untuk memberikan bantuan teknis bagaimana melakukan penatausahaan bantuan. Sehingga meminimalisir terjadi kesalahan,’’ jelasnya.

Dalam tim, dilibatkan dari Inspektorat Provinsi NTB sebagai sesama lembaga audit. Sedangkan penugasan BPKP dalam penanganan bencana ini, lebih pada konsultasi. ‘’Consulting dalam bentuk asistensi atau bimbingan teknis agar dapat mengawal akuntabilitas dengan baik,’’ tandasnya.

 Sementara ini yang sudah terpublikasi dana bantuan masyarakat dan berbagai pihak lainnya adalah di Lombok Utara. Berbagai sumber dana, seperti Dana Siap Pakai (DSP), belanja tak terduga dan bantuan masyarakat, tercatat  penerimaan Rp 76.559.392.097, kemudian pengeluaran 74.915. 027. 492.  Sementara saldo Rp 1.644.364.668. Itu data per 25 Agustus 2018.

Sedangkan data per September 2018, dana berbagai sumber dari berbagai pihak yang masuk mencapai 79.898.464.105. Sementara pengeluaran Rp 77.818.752.500 dan saldo 2.079.711.605. (ars)