BPKP Rekomendasikan PDAM Bima Rumahkan 70 Karyawan

Khairuddin. (Suara NTB/Jun)

Bima (Suara NTB) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, merekomendasikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bima, merumahkan 70 orang karyawan. Rekomendasi yang dikeluarkan setelah proses audit tersebut, menyusul adanya ketimpangan rasio pelanggan dan pendapatan dengan jumlah pegawai yang dipekerjakan. Kondisi ini tak heran membuat pegawai tak pernah digaji hingga kurang lebih 30 bulan. “Itu rekomendasi BPKP setelah melakukan audit,” ungkap Direktur PDAM Bima, H Khairuddin ketika ditemui Suara NTB di kantornya, Jumat, 2 Juli 2021.

Ia menjelaskan, dalam waktu sebulan PDAM harus mengeluarkan anggaran Rp280 juta untuk membayar gaji pegawai. Kemudian tagihan listrik kisaran Rp120-Rp150 juta, pengadaan bahan kimia tawas Rp60 juta. Dengan demikian dibutuhkan uang sekitar Rp490 juta per bulan hanya untuk operasional.

Iklan

Sementara penerimaan per bulan, lanjut dia, dari total 6.000an pelanggan di Kabupaten/Kota Bima, harusnya PDAM menerima iuran Rp300 juta. Namun fakta di lapangan justru terbalik, PDAM hanya menerima setoran paling tinggi Rp150 juta.

Atas kondisi tersebut dirasa wajar ketika BPKP Perwakilan NTB menyarankan dari 124 pegawai 70 orang diantaranya harus dirumahkan. “Penerimaan ini hanya cukup untuk membayar listrik, sementara pengeluaran kita Rp480-Rp490 juta per bulan,” tegasnya.

Jika kondisi ini dibiarkan terus berlarut, Khairuddin meyakinkan bahwa piutang gaji untuk karyawan akan terus bertambah. Karenanya, pemerintah daerah mesti segera bersikap, apakah membangun jaringan sambungan rumah untuk menambah pelanggan dan angka penerimaan per bulan, atau mengambil keputusan merumahkan 70 orang karyawan guna efisiensi anggaran.

Akan semakin baik menurutnya ketika Pemerintah Kabupaten/Kota sepakat memiliki PDAM sehingga intervensi anggaran untuk perbaikan jaringan perpipaan yang rusak dan sebagainya bisa maksimal. “Kalau belum terpikir kedua pemerintahan ini memiliki PDAM, ya akan tetap begini,” keluhnya.

Untuk diketahui, lanjut dia, semenjak tahun 2020 kemarin PDAM tidak pernah mendapat bantuan anggaran dari pemerintah daerah. Karenanya, seluruh biaya operasional sepenuhnya bersumber dari penerimaan pembayaran iuran bulanan dari pelanggan, termasuk untuk gaji seluruh pegawai. “Pokoknya sejak tahun 2020 ndak ada bantuan anggaran dari pemerintah daerah,” pungkasnya. (jun)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional