BPKP dan Kejati Agendakan Audit Kasus Merger BPR

Mataram (Suara NTB) – Ditingkatkannya kasus merger PD. BPR NTB menjadi PT. Bank BPR NTB ke penyidikan, mengharuskan penyidik menentukan angka kerugian negara. Penyidik sudah berkoordinasi dengan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan  Pembangunan (BPKP) untuk permintaan audit.

‘’Mereka (Kejati  NTB, red), sudah ada permintaan audit,’’ kata Kepala BPKP NTB melalui Korwas Investigasi, Ngatno, SE kepada Suara NTB, Senin, 18 September 2017.

Iklan

Permintaan audit itu direspons dengan rencana untuk ekspose bersama. Agenda ini menurut Ngatno,  untuk menyamakan persepsi dengan penyidik soal kelengkapan dokumen dan alat bukti hasil penyidikan, dipadukan dengan kebutuhan audit pihaknya. Namun agenda ekspose awal belum jelas, karena masih harus ditentukan dengan penyidik.

Apakah rencana audit investigasi atau langsung audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)?  Dari dua item audit ini dipastikannya akan dipilih berdasarkan kelengkapan dokumen, keterangan saksi pendukung dan alat bukti.

Menurutnya, jika memang bahan sudah komplit, maka akan dilakukan audit PKKN, langsung untuk penentuan kerugian negara. Namun jika masih perlu pendalaman bukti dan keterangan saksi tadi, maka akan diagendakan dalam audit investigasi.

‘’Apakah nanti audit investigasi atau audit PKKN, itu yang belum kita bicarakan. Biasanya nanti akan diputuskan setelah ekspose awal,’’ jelasnya.

Soal rencana audit kerugian negara ini sebelumnya sempat disampaikan Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH. Dijelaskan, penentuan kerugian tetap akan melibatkan ahli BPKP NTB.  Surat permintaan audit  sudah dikirim, hanya tinggal ekspose bersama untuk menentukan segmen audit Investigasi atau PKKN.

‘’Dalam waktu dekat, akan ditindaklanjuti dengan penghitungan kerugian negara bersama BPKP,’’ jelasnya akhir pekan kemarin.

Audit akan berkaitan dengan penggunaan anggaran operasional merger BPR sebesar Rp 1,6 miliar tahun 2016 -2017. Penggunaan anggaran itu dialokasikan kepada tiga bidang untuk proses merger di bawah kendali tim konsolidasi. Tiga bidang itu diantaranya, bidang Sumber Daya Manusia (SDM), bidang Teknologi Informasi (TI) dan bidang Legal.

Penjelasan yang dikutip Suara NTB dari sejumlah saksi pejabat BPR sebelumnya, anggaran operasional yang sudah digelontorkan  diantaranya untuk operasional tim konsolidasi, seperti studi banding untuk bidang SDM dan pembelian server untuk bidang IT. Nilai total anggaran proses merger ini disebut sebut Rp 1,6 miliar, sebagian sumbernya diambil dari masing-masing PD BPR Rp 100 juta.

Penyidik Pidsus Kejati NTB membidik nomenklatur yang melegalkan penggunaan anggaran untuk merger tim konsolidasi tersebut. (ars)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional