BPKP Awasi Proyek Strategis Nasional

Agus Puruhita Arga Purnomo Widodo. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Selain Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB juga sedang mengawasi proyek strategis nasional.  Pengawasan melibatkan Polda NTB untuk pencegahan hingga penindakan.

Penjelasan itu disampaikan Kepala BPKP NTB,  Dr. Agus Puruhita Arga Purnomo Widodo usai bertemu dengan Kapolda NTB, Irjen Pol. Tomsi Tohir Selasa, 4 Februari 2020. Ia mengamati, banyak proyek strategis nasional yang bersumber dari APBN dikerjakan di NTB. Pengawasan dilakukan  bersama Polda NTB semata untuk mencegah penyimpangan atau berujung mangkrak.

Iklan

‘’Saya silaturahmi dan koordinasi pengawasan. Bagaimana kita melaksanakan fungsi pencegahan terhadap proyek- proyek strategis nasional.  Jangan sampai ada yang tidak bisa dimanfaatkan atau mangkrak,’’   jawabnya.

Dalam catatannya, sejumlah proyek strategis nasional dibangun di NTB, mulai dari jalan, jembatan, bendungan, termasuk gedung pemerintahan hingga pendidikan. Ada peran monitoring dan evaluasi di dalamnya. Sementara jika ditemukan penyimpangan, maka Polda NTB yang akan melakukan penindakan.

‘’Koordinasi selama ini sebenarnya sudah berjalan dengan baik.  Ketika ada permintaan (audit kerugian negara) dari Polda, koordinasinya sudah berjalan, nah ini pemantapan lagi. Apalagi pak Kapolda kan baru,’’ ujarnya.

Berbagai aspek akan ditinjau dalam proses monev mendatang.  Mulai dari pelaksanaan, pengerjaan hingga serah terima pekerjaan. Demi memastikan pekerjaan yang bersumber dari dana masyarakat tersebut digunakan sebaik- baiknya sesuai spesifikasi proyek.

Menurutnya, tidak harus pengawasan teknis, tapi yang dilakukan dengan mendorong para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), rekanan pelaksana, konsultan pengawas dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

‘’Aspek pengawasan itu bisa kita dorong demi percepatan dan penggunaan anggaran sesuai ketentuan. Agar proyek  benar- benar bisa dimanfaatkan masyarakat,’’ tegasnya.

Namun jika dalam perjalanannya terjadi penyimpangan, maka akan dikoordinasikan dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Atau dengan pola yang sudah berjalan selama ini yakni penegakan hukum. Dicontohkannya, dalam penanganan  kasus dermaga, pihaknya juga menunggu  penyerahan dari Polda NTB untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Pola tersebut sudah berjalan, termasuk untuk kasus- kasus lain sebelumnya. Sehingga koordinasinya dengan Polda NTB semakin diperkuat dalam hal pencegahan hingga penindakan. (ars)