BPKP Audit Kasus TK/ PAUD Pembina Jereweh

Taliwang (Suara NTB) – Kasus TK/PAUD pembina di Kecamatan Jereweh, mulai diaudit oleh tim BPKP perwakilan NTB untuk mengetahui total kerugian negara dalam kasus tersebut. Bahkan tim tersebut, sudah berada di KSB sejak beberapa hari yang lalu dan saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang ikut terlibat dalam pembangunannya.

Kapolres KSB, melalui Kasat Reskrim Iptu Putu Agus Indra SIK, Jumat, 29 Juni 2018 mengatakan, untuk sementara, dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus TK/ PAUD yakni total los (bangunan tidak bisa digunakan).

Iklan

Sementara, untuk bisa menentukan total kerugian negaranya, masih dalam tahap pemeriksaan BPKP.   Termasuk akan memeriksa bangunan gedung yang saat sudah tidak terawat sejak dibangun akhir tahun 2012. Pihak terkait juga masih enggan memberikan komentar banyak dalam penanganan kasus tersebut yang sudah ditangani sejak beberapa tahun lalu tersebut. Kendati demikian, penanganan kasus tersebut tetap diupayakan tuntas tahun ini juga.

“Kita masih menunggu hasil audit Kerugian negaranya dulu, ketika sudah keluar hasilnya baru akan kita tindak lanjuti termasuk juga penetapan tersangka nantiny,” ungkapnya.

Dia mengatakan, dalam penanganan kasus ini, pihaknya sudah memanggil beberapa orang saksi untuk dimintai keterangan terkait hal ini. Baik itu PPK, PPHP, dan beberapa orang pelaksana proyek lainnya karena pada saat TK ini dibangun, dilakukan secara swakelola bersama masyarakat.

Bahkan, saat ini, tim BPKP juga sudah mulai melakukan pendalaman sekaligus menentukan total kerugiannya. Ketika sudah keluar kerugian negara, maka penyelesaian kasus ini bisa akan lebih cepat karena rata-rata semua saksi sudah diperiksa. Hanya saja untuk sementara ini pihak terkait masih enggan membuka calon tersangka dalam kasus tersebut. Hal ini sengaja ditutupi karena masih ada tahapan pemeriksaan yang belum bisa dilengkapi.

“Sudah ada beberapa orang saksi dalam kasus total los TK/ PAUD ini yang kita periksa. Sementara untuk penentuan tersangka, kita masih menunggu proses lanjutan tidak main langsung tunjuk begitu saja,” tukasnya.

Catatan Suara NTB menyebutkan, TK/ PAUD ini mulai dibangun sekitar tahun 2012 dengan cara swakelola bersama masyarakat. Anggaran pembangunan gedung tersebut bersumber dari dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp1,3 miliar.

Tapi sejak dibangun masyarakat sudah tidak menyetujui pembangunan di lokasi yang ada saat ini. Hal ini terjadi karena lokasinya yang dianggap tidak layak dan kontur tanahnya juga sangat labil. Sehingga sangat rawan terjadi gerakan tanah dan berbahaya bagi para siswa. Hanya saja usulan itu tidak didengar dan tetap dibangun di lokasi tersebut, sehingga hasilnya tidak bisa digunakan dan mangkrak hingga saat ini. (ils)