Taliwang (Suara NTB) – Penutupan kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pasca beberapa pegawainya dinyatakan positif Covid-19, diakui Sekretaris Daerah (Sekda), H. Abdul Azis membuat layanan pemerintah terganggu.
“Ya terganggu lah. Kan tidak ada pegawainya yang masuk kantor sementara ini,” kata Sekda kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis, 21 Januari 2021.
Selama penutupan kantor BPKD, kinerja kantor bendahara daerah itu sebenarnya tidak sepenuhnya lumpuh. Para pegawainya tetap bekerja, hanya saja mereka beraktivitas dari rumah masing-masing alias work from home (WFH). Namun dikatakan Sekda, akibatnya beberapa pelayanan langsung tersendat. Terutama proses administrasi transaksi keuangan daerah. “Kalau pengurusan dokumen kan tidak bisa sementara ini. Siapa yang layani? Kan pegawai BPKD dilarang berkantor dulu,” ujarnya.
Ia menuturkan, beruntung saat ini intensitas transaksi keuangan daerah masih belum sibuk mengingat baru memasuki di awal tahun. “Alhamdulillah masih sepi. Dan kebetulan juga pedistribusian gaji pegawai juga selesai untuk bulan ini,” bebernya.
Pantauan media ini, beberapa pegawai BPKD tetap ada yang berkantor. Termasuk kepala BPKD, Nurdij Rahman. Salah seorang staf yang masuk kantor mengaku, pada dasarnya mereka hanya datang tanpa terikat waktu jam kantor. “Kita data ada yang harus dikerjakan di sini (kantor) saja karena tidak bisa di rumah. Selebihnya kita banyak menyelesaikan tugas kantor dari rumah,” aku salah seorang pegawai BPKD.
Untuk diketahui, Satgas Covid-19 KSB telah merekomendasikan penutupan kantor BPKD sejak Selasa, 19 Januari lalu. Penutupan akan berlangsung selama sepekan lebih hingga tanggal 26 Januari mendatang.(bug)