BPKAD Klarifikasi Aset Bermasalah Rp 7,7 Miliar ke BPK

Mataram (Suara NTB) – Meski mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, Pemkot Mataram masih memiliki catatan terhadap pengelolaan aset. Setidaknya ada Rp 7,7 miliar aset bermasalah ditemukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dengan pencatatan tidak benar. Persoalan ini telah tuntas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah mengklarifikasi.

Aset yang belum dapat ditelusuri oleh auditor negara tersebut tersebar di beberapa SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Antara lain, Dinas Pertamanan mengelola aset per 31 Desember 2015 senilai Rp 161.689.214.233. Dilakukan pemeriksaan fisik aset itu. Diketahui adanya aset tetap lainnya masih tercatat di instansi di bawah pimpinan HM. Kemal Islam berupa tanaman hias yang tercatat tanpa ada rincian per item barang senilai Rp 2,9 miliar lebih.

Iklan

Dua item yang menjadi temuan di Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan. Pertama, dua bidang tanah dijadikan kolam pembibitan ikan. Kedua, buku dan majalah pertanian dan perikanan tidak diketahui keberadaannya senilai Rp 4,5 juta.

Pengadaan hyperbarik chamber di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram Rp 4,7 miliar lebih. BPK tak mendapatkan kejelasan dari rincian aset tersebut. Pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ditemukan katalog kerajinan emas/perak dan mutiara 1.000 eksemplar senilai Rp 12 juta tidak diketahui keberadaannya.

Secara total penyajian aset di lima instansi tersebut senilai Rp 7,7 miliar lebih tidak diyakini kewajarannya. Yaitu, aset yang belum dapat ditelusuri dan aset yang tidak diketahui keberadaanya.

Kepala BPKAD Kota Mataram, Yance Hendra Dirra ditemukan di ruangannya mengatakan, pada prinsipnya aset tersebut telah diklarifikasi ke BPK. SKPD salah mencantumkan seharusnya aset tetap menjadi persedian. “Kita sudah klarifikasi ke BPK, cuma salah pencatatan saja,” akunya.

BPK lanjutnya, menganggap permasalahan pencatatan aset telah selesai. (cem)