BPKAD Dalami Penolakan Bendahara di Dishub

Muhammad. (Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu masih mendalami alasan penolakan bendahara pengeluaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu oleh sejumlah ASN dan pejabatnya. Alasan telah mencoreng nama baik Dinas Perhubungan atas pengelolaan keuangan tahun 2020 belum bisa diterima sepenuhnya, sehingga diperlukan klarifikasi.

Hal itu disampaikan kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Muhammad, ST, MSI kepada Suara NTB, Rabu, 27 Januari 2021. “Suratnya baru saya terima yang didisposisi Bupati dan Sekda kemarin. Kami masih perlu melakukan klarifikasi kebenarannya,” kata Muhammad.

Iklan

Diakui Muhammad, berdasarkan surat keputusan (SK) Bupati Dompu nomor 900/390/BPKAD/2020 tanggal 30 Desember 2020 untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu menunjuk Uswah sebagai bendahara pengeluaran tahun anggaran 2021. Uswah juga merupakan bendahara pengeluaran tahun 2020 dan menjelang akhir tahun anggaran 2020 lalu, ia didemo pegawai tidak tetap (PTT) Dinas Perhubungan yang belum dibayar honornya. “Kalau soal (dugaan penyelewengan anggaran 2020) itu, kan belum ada hasil pemeriksaan,” ungkapnya.

Muhammad juga mengaku, BPK RI mulai melakukan pemeriksaan rutin untuk laporan keuangan Kabupaten Dompu tahun anggaran 2020. Dalam pemeriksaan rutin, BPK biasanya mengambil beberapa contoh SKPD untuk didalami. “Kalau soal sample, itu tergantung insting auditor. Kita ndak ada yang tau,” kata Muhammad.

Sebelumnya, sejumlah pegawai pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Dompu mengajukan surat penolakan atas penunjukan kembali Uswah sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas Perhubungan. Penolakan itu lantaran adanya masalah pengelolaan keuangan di tahun 2020 lalu hingga dilakukan aksi penyegelan kantor oleh sejumlah honorer karena tidak dibayarkan honornya hingga menjelang akhir tahun anggaran.

Surat penolakan bendaharan pengeluaran ini ditujukan kepada Bupati Dompu tertanggal 8 Januari 2021, ditandatangani sejumlah pejabat dan ASN di lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu. “Menolak bendahara pengeluaran untuk tahun anggaran 2021, dengan alasan bendahara tersebut telah mencoreng nama baik Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu,” sebut surat tersebut.

Plt Sekda Kabupaten Dompu, Drs H Muhibuddin, MSI yang dikonfirmasi Suara NTB kemarin mengakui, ada surat penolakan bendahara pengeluaran dari jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu. Surat yang ditujukan kepada Bupati tersebut sudah dilanjutkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu untuk dievaluasi lebih lanjut. “Suratnya sudah saya lanjutkan ke BPKAD. Nanti BPKAD yang akan mengevaluasinya. Sampai sekarang belum ada laporan lebih lanjut,” kata H Muhibuddin.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu, Ir Syarifuddin yang dihubungi sebelumnya mengakui, untuk tahun anggaran 2021 ini dirinya kembali mengajukan Uswah sebagai bendahara pengeluaran. Ia pun menklaim tidak ada masalah dalam pengelolaan anggaran tahun 2020 di Dinas Perhubungan dan untuk memastikan itu, kini sedang berlangsung pemeriksaan awal oleh Inspektorat Kabupaten Dompu. “Sekarang sedang dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat untuk anggaran 2020,” katanya.

Soal aksi unjuk rasa jajaran honorer yang menuntut dibayarkan honornya hingga menjelang akhir tahun 2020 lalu, Ir Syarifuddin mengaku, sudah dibayarkan semua. Kecuali ada 1 orang pegawai honornya yang sudah beberapa bulan tidak masuk kantor karena menjadi petani bawang ke Sumbawa. “Nanti akan dibayarkan,” klaim Syarifuddin.

Pada Desember 2020 lalu, para honorer Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu melakukan aksi unjuk rasa menuntut dibayarkan honornya selama 2020. Diantara para pegawai ini bervariasi honornya antara Rp.250 ribu hingga Rp.500 ribu per bulan. Honor tersebut, juga ada yang belum dibayar 1 tahun dan ada juga yang hanya 3 bulan. Honor ini bahkan ada yang belum dibayarkan hingga pertengahan Januari 2021. (ula)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional