BPKAD Akui Ada Usulan Pergantian Bendahara Dishub

Muhammad. (Suara NTB/ist)

Dompu (Suara NTB) – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, Muhammad, ST, MSI mengakui ada usulan pergantian bendahara pengeluaran Dinas Perhubungan oleh kepala Dinasnya. Surat permohonan itu masuk sejak Maret 2021 dan belum diproses pihak lalu karena masih mempertimbangkannya.

Catatan dan temuan BPK atas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu akan menjadi pertimbangan tersendiri untuk segera memproses pergantiannya. “Selama ini kita belum proses karena masih menimbang – nimbang. Tapi sekarang sedang berproses (pergantian),” kata Muhammad, ST kepada Suara NTB, Jumat, 28 Mei 2021.

Iklan

Bendahara pengeluaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu tahun 2021 merupakan bendahara pengeluaran tahun 2020 dan sebelumnya ia merupakan bendahara pemasukan pada Dinas Perhubungan. Pada akhir 2020 lalu, terungkap sejumlah honor bagi tenaga kontrak daerah pada Dinas Perhubungan tidak dibayarkan honornya hingga akhir tahun anggaran. Pada tenaga kontrak ini bahkan sampai melakukan aksi penyegelan ruang kepala Dinas, pintu depan kantor dan ruang bendahara dan melakukan aksi sandera mobil dinas Sekretaris Dinas Perhubungan agar gaji yang menjadi haknya dibayarkan.

Kendati bermasalah, ia kembali diajukan untuk menjadi bendahara pengeluaran pada tahun 2021. Sejumlah pejabat dan pegawai pada Dinas Perhubungan yang mengetahui itu langsung mengajukan keberatan dan penolakan kepada Bupati.

Masalah pada pengelolaan keuangan pada Dinas Perhubungan tahun 2020 ini akhirnya menjadi temuan BPK dalam audit regulernya awal 2021. Temuannya berupa belanja daerah yang belum didukung pertanggungjawaban lengkap dan nilainya sekitar Rp90an juta. Selain belanja, PAD pada Dinas Perhubungan senilai Rp100 lebih juta tidak disetorkan ke kas daerah. Dari temuan PAD itu terungkap, sekitar Rp60 juta dipinjam bendahara pengeluaran dan sudah dibuatkan SPJTM serta Rp30an juga oleh Kepala Dinas Perhubungan.

Pengelolaan keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu juga bermasalah pada tahun 2019 lalu. BPK menemukan belanja daerah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan nilainya sekitar Rp700an juta. Temuan ini menjadi tanggungjawab bendahara pengeluaran saat itu. Namun temuan itu belum ditindak lanjuti dengan pengembalian ke kas daerah. “Belum ada pengembalian,” kata Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Drs H Muhibuddin, MSI kepada Suara NTB beberapa waktu lalu. (ula)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional