BPK Temukan Dugaan Manipulasi Anggaran Desa di Loteng dan Sumbawa

Kepala BPK Perwakilan NTB, Hery Purwanto (kiri bersama Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB menemukan masalah pada pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Lombok Tengah (Loteng) dan Sumbawa. Diduga ada manipulasi laporan dengan modus penggelembungan harga dan pajak pengadaan yang belum disetor. Auditor menyampaikan peringatan agar dilakukan perbaikan administrasi dan keuangan.

Temuan itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), PDTT atas pengelolaan keuangan desa tahun 2017 sampai semester 1 tahun anggaran 2018. Sebanyak 10 desa yang dijadikan sampel pemeriksaan.

Iklan

Khusus di Kabupaten Loteng, sejumlah desa memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tidak sesuai ketentuan atau tidak sesuai fakta. Ditemukan Rp280 juta uang negara tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Kepala BPK NTB, Hery Purwanto melalui keterangan pers yang diterima Suara NTB Jumat, 14 Desember 2018 menjelaskan, sampel temuan tim auditor.

 Pengadaan mebel seharga Rp10 juta, namun dalam laporan tertuang pada kwitansi sebesar Rp15 juta.

‘’Namun, setelah ditelusuri sampai pihak pengadaan, ternyata harganya Rp10 juta,’’ ungkapnya.

Tidak hanya pada dugaan manipulasi laporan pengadaan mebel, dalam pengerjaan fisik bangunan, masalah ditemukan pada upah tukang per hari. Pada nota pembayaran tertuang Rp 200 ribu. Namun  setelah didalami dengan mengklarifikasi pekerja, ada pengakuan diminta tanda tangan dengan angka sebesar itu. Uang yang diberikan tidak sesuai kwitansi.

Secara umum temuan di Loteng, hasil pelaksanaan kegiatan pada 10 pemerintahan desa (Pemdes) tidak sesuai RAB atau bukti belanja pertanggungjawaban. Kemudian, realisasi belanja dan pembiyaan desa tidak didukung bukti memadai dan penatausahaan keuangan belum tertib.

Temuan lainnya di Kabupaten Sumbawa. Bendahara desa tidak memungut atau menyetorkan pajak sesuai ketentuan. Bisa dua kemungkinan, belum dipungut sehingga belum disetor, atau sudah dipungut namun belum disetorkan. Selain itu temuan pada  pengadaan barang dan jasa, tidak sesuai ketentuan dan realisasi belanja tidak didukung bukti yang memadai.

‘’Jika melihat dari realisasi, tidak didukung pertanggungjawaban yang tidak layak atau tidak sah dari desa-desa tersebut sebesar Rp 1,7 miliar,’’ ungkapnya. Atas temuan itu, BPK memberikan kesempatan selama 60 hari untuk perbaiki dan mengembalikan uang tersebut ke kas negara dan daerah.

Ditegaskan Hery, pihaknya tidak mau tertipu dengan pertanggungjawaban diatas kertas. Atas dasar itu, timnya melakukan penelusuran, lantas menemukan fakta fakta tersebut.

Atas sampel temuan itu,  BPK NTB mengingatkan kepada semua Kepala Desa (Kades) agar berhati-hati dalam menyiapkan laporan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). ‘’Jangan ada main manipulasi, karena dari 10 sampel pemeriksaan, rata-rata banyak temuan,’’ bebernya.

Dibeberkannya, dari 10 desa sampel pemeriksaan arah penggunaan DD dan ADD, rata-rata ditemukan dugaan manipulasi adiministrasi.

Temuan-temuan ini menjadi catatan penting untuk pihaknya lebih fokus pada arah penggunaan DD dan ADD. Sebab demi kelanjutan pembangunan dan perekenomian masyarakat.

Selain dua daerah itu, LHP kinerja dan pengawasan pengelolaan DD dan ADD tahun 2015 sampai semester I  tahun anggaran 2018 di Lombok Barat mendapat pembinaan. Sebab Lombok Barat belum menetapkan regulasi dan kebijakan secara memadai, kemudian belum merencanakan pembinaan pengelolaan DD dan ADD secara memadai.

‘’Pemerintah Lobar juga belum melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan pengelolaan DD dan ADD tersebut,’’ katanya.

Yang jelas lanjutnya, BPK berharap hubungan dengan pemangku kepentingan dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara dan daerah akuntabel, transparan sehingga bisa meningkatkan kemakmuran masyarakat NTB. (ars)