BPK Temukan Dana Reses 16 Anggota Dewan Terindikasi Bermasalah

Baiq Isvie Rupaeda, Ibnu Salim. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – BPK RI Perwakilan NTB menemukan dana reses I dan reses II anggota DPRD Provinsi NTB tahun 2020 terindikasi bermasalah. Sebanyak 16 anggota DPRD NTB diminta mengembalikan kelebihan pembayaran. Hal itu dari dana reses yang dipergunakan untuk pengadaan JPS Dewan. ‘’Itu reses DPR tidak sesuai ketentuan. Itu ada 16 (anggota),’’ terang Ketua DPRD Provinsi NTB Baiq Isivie Rupaeda, dikonfirmasi Selasa, 22 Desember 2020.

DPRD Provinsi NTB menyalurkan JPS dengan total anggaran Rp6,5 miliar. Anggaran dipakai untuk pengadaan paket sembako yang satu paketnya senilai Rp100 ribu. Rinciannya, paket berisi 5 kg beras, 1 kg minyak goreng, dan tujuh bungkus mi instan. Total pengadaannya sebanyak 65 ribu paket. Pengadaannya melibatkan UMKM mitra DPRD Provinsi NTB.

Iklan

Ternyata JPS itu diambil dari dana reses. Pengadaannya dibagi sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing anggota dewan yang mengadakan JPS. “Harusnya reses itu memberikan makan dan minum. Tapi ini diganti dengan Sembako. Itu yang tidak dibolehkan. Kit sudah komunikasi dan akan kita selesaikan,” politisi Partai Golkar ini.

Terpisah, Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.MH menjelaskan, temuan BPK memiliki batas waktu penyelesaian paling lama 60 hari. BPK RI Perwakilan NTB memita Sekwan DPRD Provinsi NTB untuk memverifikasi internal. ‘’Untuk memastikan pertanggungjawaban reses. Melakukan koordinasi ke anggota yang melakukan reses. Nanti hasilnya dikonsultasikan ke BPK,’’ ujarnya.

JPS Dewan ini sebelumnya sudah diwanti-wanti. BPKP Perwakilan NTB melalui Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) menyatakan program JPS Dewan harus satu strategi dengan Pemprov NTB. DPRD Provinsi NTB dapat memberi masukan calon penerima. Namun bukan penyalurannya karena berkaitan dan mekanisme yang sudah diatur dalam aturan khusus.

Berdasarkan hasil temuan BPK yang disampaikan Jumat pekan lalu, menyimpulkan penanganan Pandemi Covid-19 Pemprov NTB sudah sesuai kriteria dengan pengecualian. Pokok pemeriksaannya yang mendapat perhatian yakni pertanggungjawaban belanja atas kegiatan reses I dan reses II pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB tidak sesuai ketentuan.

BPK pun merekomendasikan Gubernur NTB agar memerintahkan Sekretariat DPRD Provinsi NTB untuk berkoordinasi dengan anggota DPRD pelaksana reses agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran. (why)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional