BPK Telusuri Kejanggalan Kerjasama Perusda di Lobar dengan Pihak Ketiga

Giri Menang (Suara NTB) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan NTB saat ini tengah melakukan pemeriksaan atau audit terhadap BUMD di Lombok Barat (Lobar). BPK mendalami sejumlah Perusda (BUMD) terkait berbagai hal, termasuk pengelolaan keuangan dan usaha perusda. BPK juga mendalami kontrak kerjasama antara Perusda dengan pihak ketiga.

Audit  kontrak kerjasama ini sebagai tindak lanjut atas temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah memeriksa kontrak kerjasama Perusda. Diduga dari temuan BPKP ini, ada indikasi ketidakberesan pada kontrak kerjasama.

Iklan

“BPK saat ini tengah melakukan pemeriksaan guna mendalami sejumlah BUMD, termasuk menindaklanjuti temuan BPKP yang telah memeriksa kontrak kerjasama BUMD dengan pihak ketiga. Itu ditindaklanjuti oleh BPK,” terang Sekda  Lobar Ir. H. Moh. Taufiq, MSc, ditemui di kantornya, Senin, 26 September 2016.

Sekda menyatakan, pihak BPK saat ini sedang melakukan audit mendalami beberapa BUMD. Pihaknya masih menunggu hasil audit BPK yang diperkirakan pertengahan Oktober akan keluar hasil audit berupa rekomendasi BPK terkait temuan di BUMD. Pemda, tegasnya, akan melaksanakan apapun rekomendasi dari BPK, apakah kontrak kerjasama dilanjutkan atau direvisi. Hal ini tergantung dari rekomendasi BPK nantinya. Audit BPK ini akan berlangsung hingga tanggal 14 Oktober mendatang.

Terkait adanya saran dewan melakukan revisi kontrak kerjasama perusda dengan pihak ketiga, pihak pemda akan mempelajari kemungkinan ini. Pihaknya perlu mempelajari berapa saham pemda di BUMD yang bekerjasama dengan pihak ketiga dan kerjasama itu dijalin dengan pihak mana. Hal ini perlu dikaji, pemda tidak bisa langsung putus atau revisi kontrak sebab bagaimana pun perlu juga mempertimbangkan dampak ke daerah.

Menurutnya, revisi dan peninjauan ulang kontrak itu nanti akan diputuskan setelah keluar rekomendasi dari BPK. Terkait adanya potensi kerugian negara dalam kontrak kerjasama di salah satu BUMD lantaran saham pemda tak sesuai yang masuk dalam kontrak kerjasama, menurut sekda, hal ini menjadi salah satu temuan BPKP yang ditindaklanjuti diaudit oleh BPK.

“Temuan BPKP hasil memeriksa kontrak kerjasama itu ditindaklanjuti oleh BPK. Kita tunggu saja apa hasilnya setelah tanggal 14 Oktober nanti,” tegasnya.

Diakuinya, hasil temuan BPKP salah satunya menyangkut jangka waktu kerjasama dan beberapa pasal dalam kontrak kerjasama perlu direvisi. Kontrak kerjasama di salah satu BUMD ini, jelasnya telah menjadi temuan BPKP. Pemda telah meminta pendapat BPKP terhadap kontrak kerjasama Perusda, sehingga menemukan persoalan kontrak kerjasama. (her)