BPK Minta Program JPS Dewan Direview, Potensi Kerugian Negara Anggaran Penanganan Covid-19 Rp2 Miliar

Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Hery Purwanto menyerahkan LHP atas Efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan dan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 kepada Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, Jumat, 18 Desember 2020. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan dan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemprov NTB. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan potensi kerugian negara sekitar Rp2 miliar.

‘’Sekitar Rp2 miliar, di beberapa kegiatan pengadaan. Itu harus dikembalikan,’’ sebut Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Hery Purwanto dikonfirmasi usai penyerahan LHP kepada Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M. Sc., dan Wakil Ketua DPRD NTB, H. Mori Hanafi, S.E., M.Comm di Kantor BPK RI Perwakilan NTB, Jumat, 18 Desember 2020.

Iklan

Hery menjelaskan, temuan tersebut berkaitan dengan kelebihan pembayaran pajak kepada rekanan. Sebagaimana diketahui, di masa pandemi ini, Pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak untuk pengadaan alat-alat kesehatan.

“Ada kebijakan, di bidang kesehatan kalau alkes tak usah bayar pajak. Tapi ternyata dibayar pajaknya,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan bertujuan untuk menilai efektivitas penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan tahun anggaran 2020 pada Pemprov NTB. Dengan lingkup pemeriksaan meliputi kegiatan pengelolaan atas pengujian (testing), penelusuran kasus (tracing), perawatan (treatment) dan edukasi dan sosialisasi/komunikasi (education/communication) dalam rangka penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19.

BPK mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemprov NTB  terkait penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan tahun anggaran 2020 cukup efektif.

Ia menyebutkan, pokok-pokok hasil pemeriksaan atas efektivitas penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan tahun anggaran  2020 pada Pemprov NTB dan instansi terkait lainnya yang perlu mendapat perhatian. Pertama, Pemprov NTB belum melakukan verifikasi dan evaluasi atas hasil self assessment berstandar BSL-2 dari laboratorium pemeriksa Covid-19.

Kedua, pencatatan data penemuan kasus secara aktif pada Sistem Online Pelaporan Harian Covid-19 dan PHEOC belum tertib. Di mana, pelaporan pada Sistem Online Pelaporan Harian Covid-19 belum sesuai dengan Laporan Notifikasi Penemuan Kasus, Daftar Kontak Erat, Laporan Penyelidikan Epidemologi, dan Laporan Pemantauan Kontak Erat yang ada pada Dinas Kesehatan NTB.

Ketiga, kata Hery, Fasyankes pada Provinsi NTB belum sepenuhnya melaksanakan manajemen klinis sesuai dengan pedoman. Di mana,  terdapat pemeriksaan RT-PCR di hari kesatu negatif, namun tidak dilakukan pemeriksaan RT-PCR pada hari kedua. Keempat, Pemprov NTB belum melakukan evaluasi secara memadai kepada pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan promosi kesehatan untuk menyampaikan pesan kunci pengenalan Covid-19, pesan kunci kesehatan, dan pesan keluar rumah.

Di mana penyampaian pesan kunci tersebut,  belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat. Atas pokok-pokok hasil pemeriksaan tersebut, kata Hery, BPK merekomendasikan kepada gubernur untuk segera menindaklanjuti saran-saran perbaikan.

Di antaranya, membuat Surat Edaran kepada seluruh laboratorium jejaring untuk memenuhi standar BSL-2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB lebih optimal dalam melaksanakan kegiatan evaluasi dan koordinasi terkait pencatatan dan pelaporan harian secara tertib untuk selanjutnya dimanfaatkan dalam penyusunan rencana respons pencegahan dan pengendalian.

Dan pemantauan jumlah kasus konfirmasi dan jumlah orang yang diambil spesimen yang dilaporkan dalam Laporan Harian Covid-19 dan PHEOC untuk memastikan telah sama dengan data dalam All Record.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan kepada gubernur untuk memerintahkan Direktur Rumah Sakit terkait lebih optimal dalam melaksanakan penggunaan tatalaksana Covid-19 dalam pelaksanaan pemeriksaan laboratorium RT-PCR.  Dan memerintahkan Dinas Kesehatan Provinsi NTB  lebih optimal dalam melakukan evaluasi terhadap upaya pemerintah kabupaten/kota dalam penyampaian pesan kunci.

Adapun untuk pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemprov NTB, kata Hery, bertujuan untuk menilai apakah refocusing dan realokasi APBD telah dialokasikan dan digunakan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sesuai peraturan perundang-undangan.

Kemudian apakah proses pengadaan barang dan jasa bidang kesehatan, bidang sosial dan bidang penanganan dampak ekonomi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta, apakah penanganan bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang penanganan dampak ekonomi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 telah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya dan diterima pihak yang berhak secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas.

‘’BPK mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi NTB dalam Pelaksanaan Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020,’’ katanya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemprov NTB telah Sesuai Kriteria dengan Pengecualian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penanganan pandemi Covid-19.

Adapun pokok-pokok hasil pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 yang perlu mendapat perhatian. Yaitu, pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Covid-19 dan Trauma Center RSUD Provinsi NTB belum dapat dinilai kewajarannya dan adanya kelebihan bayar.

Kemudian, pemanfaatan fasilitas pajak terhadap barang dan jasa dalam penanganan Covid-19 pada tiga OPD tidak sesuai ketentuan. Serta pertanggungjawaban belanja atas kegiatan reses I dan reses II pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan.

Atas pokok-pokok hasil pemeriksaan tersebut, BPK merekomendasikan gubernur  agar memerintahkan Inspektur Provinsi NTB untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan Gedung Pelayanan Covid-19 dan Trauma Center RSUD Provinsi NTB sesuai ketentuan.

Kemudian, Kepala OPD terkait agar melakukan koordinasi dengan Kantor Pajak tentang pemanfaatan fasilitas pajak. Serta menginstruksikan Bendahara Pengeluaran untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran PPN dari hasil koordinasi tersebut pada RSUD Provinsi NTB, Dinas Kesehatan, dan RS HL Manambai dan Sekretaris DPRD untuk berkoordinasi dengan anggota DPRD pelaksana reses agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., yang dikonfirmasi mengenai tindaklanjut atas beberapa catatan BPK atas LHP tersebut hanya menjawab singkat. Bahwa semua rekomendasi BPK akan segera ditindaklanjuti.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, S.H., M. Si., mengatakan bahwa temuan sekitar Rp2 miliar tersebut sudah ditelusuri dalam rapat atas tanggapan laporan temuan sebelum LHP BPK keluar. ‘’Itu kelebihan dalam pembayaran pajak. Pihak ketiga dapat relaksasi, itu terbayarkan,’’ katanya.

Karena pajak telah terbayarkan, maka itu diminta ditarik kembali. Hasil koordinasi dengan pihak rumah sakit bahwa temuan tersebut akan dikembalikan.

‘’”Itu kegiatan-kegiatan penyediaan di rumah sakit dan Dinas Kesehatan. Sekitar 40 penyedia. Itu temuannya sekitar Rp2 miliar,’’ sebutnya.

Ia mengatakan, batas tindaklanjut atas rekomendasi BPK tersebut sampai 60 hari ke depan sesuai ketentuan perundang-undangan. Jika dalam jangka waktu 60 hari, rekanan tak bisa mengembalikan kerugian negara secara cash, maka diberikan waktu dengan membuat surat pernyataan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Sementara itu, terkait dengan Jaring Pengaman Sosial (JPS) berbasis Dapil yang dilaksanakan DPRD NTB, Ibnu mengatakan BPK meminta dilakukan review. “BPK meminta direview kembali JPS berbasis dapil. Nanti kita lihat rekomendasi tuntasnya. Karena baru kita serahkan,” katanya.

Ia mengatakan, BPK meminta untuk disempurnakan regulasinya. ‘’Seperti Pergub yang mengatur,’’ tandas Ibnu. (nas)

Advertisement filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional