BPJS Soroti Data Pemkab Lobar

Giri Menang (Suara NTB) – Adanya keluhan masyarakat Lombok Barat (Lobar) yang dikeluarkan (diblokir) dari data  Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kartu Indonesia Sehat (KIS) ditanggapi pihak BPJS Mataram. Pihak BPJS berdalih jika pengurangan PBI disebabkan masyarakat yang menggunakan KIS mandiri tidak membayar premi.

”Masalah diblokir (tidak aktif, red) itu kemungkinan penyebab tidak membayar premi, kalau dari kepesertaan mandiri. Soal banyak warga tak tercover, itu kami terima data dari Pemda Lobar. Data dari pemda itulah yang kami keluarkan,” aku Kanit Hukum Komunikasi dan Kepatuhan (HK2) BPJS Mataram, L. Suriatna di Kuripan, Senin, 27 Februari 2017.

Iklan

Diakui, pihaknya menerima keluhan dari pihak Puskesmas Kediri dengan persoalan yang sama. Penyebab penerima bantuan ini diblokir ada beberapa hal, kemungkinan warga yang terdaftar mandiri tidak pernah membayar premi, sehingga diblokir dari data penerima. Khusus pembayaran premi, bagi warga tidak mampu biasanya kelas III per bulan dibayar Rp 25.500. Jika masyarakat datang mengurus melalui jalur mandiri tentu pihaknya melayani.

Penyebab kedua, PBI sebanyak 1300 peserta tidak aktif merupakan usulan dari Menteri Sosial ke Kantor BPJS hasil dari verifikasi dan validasi data peserta PBI. Untuk diketahui, jelasnya, PP Nomor 76 pengganti PP 101 adalah regulasi yang mengatur mekanisme pemutakhiran data PBI dari APBN.

Menyoal banyak penerima bantuan khususnya PBI yang tak tepat sasaran, menurutnya perlu dikoreksi terkait hal ini. Sebab pihak BPJS menerima data penerima bantuan dari Pemda. Berdasarkan data dari Pemda itulah pihaknya mengeluarkan data penerima PBI. Semua data penerima PBI ini, jelasnya, dari Pemda. Tidak ada mengacu data dari BPJS, karena itu tentu data pemda inilah yang perlu dibenahi. “Semua dasarnya dari data Pemda Lobar,” jelasnya.

Untuk menyelesaikan masalah ini, pihaknya pun meminta agar duduk bersama mencari solusinya. Paling pas solusinya, Kartu tersebut harus diubah dari mandiri menjadi PBI, seperti yang dilakukan oleh pihak keluarga Marean penderita kanker ganas di Kuripan. ‘’Ada dua jenis tangugngan pembiayaan KIS ini, bisa melalui dana APBN dan APBD,’’ ujarnya. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here