BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Bali, NTB dan NTT Gelar Sosialisasi Inovasi Program JKN-KIS

BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Bali, NTB dan NTT saat gelar sosialisasi berbagai program inovasi JKN-KIS secara ofline dan online, Kamis, 7 Oktober 2021.(Suara NTB/BPJS Kesehatan)

Bima (Suara NTB) -Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas layanan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, meluncurkan nomor layanan Care Center 165. Berbagai inovasi juga diluncurkan untuk memudahkan peserta dalam mengakses layanan Program JKN-KIS. Selain itu, BPJS Kesehatan telah menyediakan pelayanan tatap muka dan pelayanan non tatap muka.

Sosialisasi yang diselenggarakan BPJS Kesehatan pada Kamis, 7 Oktober 2021, dihadiri langsung Deputi Direksi Wilayah Bali, NTT dan NTB. BPJS Kesehatan beserta jajaran, serta awak media se-Provinsi Bali, NTT dan NTB. Deputi Direksi Wilayah Bali, NTT dan NTB, Agung Putu Darma yang berkesempatan membuka acara mengapresiasi peran serta awak media dalam kegiatan tersebut, baik secara offline maupun online.

Iklan

“Kita harus semakin meningkatkan komunikasi kepada masyarakat, termasuk terkait transisi antara Care Center yang semula 1500400 menjadi 165. Karena itu harus dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada para peserta Program JKN-KIS, sehingga apa yang diharapkan dapat dinikmati para peserta,” ungkapnya.

Menggunakan nomor layanan masyarakat tiga digit angka untuk BPJS Kesehatan Care Center, menurut Agung, dapat memudahkan masyarakat dalam mengingat nomor, menyampaikan permintaan informasi dan mengadukan layanan. Sementara layanan tatap muka disediakan BPJS Kesehatan di Kantor Cabang dan Kantor Kabupaten/Kota, antara lain memfasilitasi pelayanan administrasi segmen peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), PBPU/BP Mandiri Perorangan Kelas III, PBPU/BP Pemerintah Daerah dan Bukan Pekerja (BP).

Di samping itu, lewat pelayanan ini BPJS Kesehatan melayani pengaduan yang harus segera disikapi atau hard complain. Peserta yang sudah datang di Kantor Cabang atau Kantor Kabupaten/Kota, dimungkinkan untuk dilayani di loket dengan pertimbangan peserta prioritas dan berpotensi hard complain.

Sementara pada pelayanan non tatap muka BPJS Kesehatan, di antaranya lewat Mobile JKN, Chat Asistant JKN (Chika), Voice Interactive JKN (Vika), Pandawa dan BPJS Kesehatan Care Center. Optimalisasi pada fitur tersebut diharap mampu menciptakan kebiasaan baru peserta untuk menerima layanan tanpa tatap muka dengan mudah dan aman. Optimalisasi sosialisasi pemanfaatan KIS Digital di FKTP maupun FKRTL, perpindahan FKTP pun dapat dilakukan melalui Mobile JKN dan masih banyak firur lain yang akan memudahkan peserta.

Sementara dalam pelayanan Chika, masyarakat dapat memanfaatkannya untuk mengecek status kepesertaan, tagihan iuran serta mengecek lokasi kantor cabang atau faskes. “Termasuk panduan layanan, tutorial Mobile JKN, skrining kesehatan dan layanan Pandawa,” jelasnya.

Pada layanan Vika, peserta dapat mengaksesnya untuk mengecek status peserta dan tagihan iuran. Selain beberapa program layanan tersebut, BPJS Kesehatan juga meluncurkan layanan Pandawa. Melalui program ini, peserta dapat melakukan pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali kartu, pindah jenis kepesertaan dari PBI/PPU non aktif menjadi peserta PBPU/Mandiri, perubahan dan perbaikan data, perubahan FKTP, pengurangan anggota keluarga, perubahan kelas rawat bagi peserta yang belum membayar iuran pertama.

Sementara pada jenis pelayanan yang diberikan melalui layanan BPJS Kesehatan Care Center, di antaranya Informasi seputar Program JKN, pengaduan, perubahan data, konsultasi kesehatan dengan dokter umum, PIPP melalui Media Sosial (Twitter, Facebook dan Instagram), pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan segmen peserta dan update data bayi baru lahir.
Berbagai layanan yang diluncurkan BPJS Kesehatan itu, tiada lain bertujuan memberikan kemudahan akses layanan serta mengakomodir harapan dan memenuhi kebutuhan peserta maupun para pemangku kepentingan, apalagi di tengah ancaman pandemi Covid-19. “Kami juga membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dalam hal bersama mengawal jalannya Program JKN-KIS dengan baik, agar seluruh peserta mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik demi Indonesia yang lebih sehat,” pungkas Agung. (jun)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional