BPBD NTB Sampaikan Peringatan Presiden Soal Bencana

Suasana Rakornas PB di Sentul International Convention Center, Selasa, 4 Februari 2020.(Suara NTB/ist_BPBD NTB)

Jakarta (Suara NTB) – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan soal eskalasi bencana yang semakin meningkat. Masyarakat di semua daerah, tak terkecuali NTB dengan potensi bencana yang beragam  agar tetap waspada. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2020  di Sentul International Convention Center, Selasa, 4 Februari 2020. Pesan tersebut diteruskan Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik yang menghadiri acara tersebut.

Peningkatan kejadian bencana tersebut tak lepas dari beberapa faktor, seperti perubahan iklim. Kendati demikian, masih banyak bencana yang dapat dicegah dan dikurangi oleh kita semua. Hanya saja, masyarakat masih gagap dalam menyikapi  dan antisipasi bencana.

Iklan

“Menurut Presiden Jokowi, tantangan yang masih dihadapi yaitu bagaimana kita menyikapi ancaman maupun bencana. Sering tergagap dalam tahapan manajemen bencana, seperti menghadapi bencana, memperbaiki kerusakan infrastruktur,  penanganan penyintas atau pun saat pemulihan,” kata Ahsanul Khalik mengutip penjelasan Presiden.

Presiden Jokowi juga menyampaikan beberapa poin perintah kepada pemerintah pusat khususnya pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.  Diantaranya, pertama, seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama, bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan. “Pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana. Sigap terhadap potensi ancaman bahaya sesuai dengan karakteristik wilayah, baik geologi, vulkanologi, limbah, hidrometeorologi, biologi, pencemaran lingkungan,” jelasnya.

Kedua, setiap gubernur, bupati dan walikota harus segera menyusun rencana kontinjensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan yang dapat  dilaksanakan semua pihak dan harus siap menangani bencana secara tuntas.  “Ketiga, penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif, ‘pentahelix’, yaitu kolaborasi antara unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan media massa untuk dapat menyampaikan pemberitaan kepada publik,” paparnya.

Keempat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumberdaya manusia yang handal dalam penanggulangan bencana, penataan kelembagaan yang mumpuni, termasuk program dan anggaran yang harus ditingkatkan sesuai prioritas RPJMN 2020-2024. Kelima, Panglima TNI dan Kapolri untuk turut serta dalam mendukung upaya penanggulangan bencana termasuk penegakan hukum. Pengerahan dan dukungan secara nasional hingga ke tataran daerah yang dapat bersinergi dengan baik bersama pemerintah pusat dan daerah.

Ditambahkan Ahsanul Khalik, sehari sebelumnya, digelar seminar nasional diselenggarakan dari enam panel tersebut. Seminar menghadirkan para narasumber dengan berbagai institusi ini membahas enam tema utama, yaitu  manajemen kebencanaan, ancaman geologi dan vulkanologi, ancaman hidrometeorologi,  ancaman hidrometeorologi,  ancaman limbah dan kegagalan teknologi serta sosialisasi dan edukasi kebencanaan. (ars)