BPBD NTB Minta Birokrasi Dipangkas

Kalak BPBD NTB, H. Mohammad Rum (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Birokrasi pencairan dana bantuan untuk korban gempa,  jadi salah satu pemicu lambannya proses percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) korban gempa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB pun menyurati BRI Cabang Mataram, meminta prosedur dan syarat pencairan disederhanakan.

Surat BPBD NTB dengan Nomor 360/144/BPBD.NTB/II/2019 itu isinya menindaklanjuti petunjuk pelaksana (Juklak) Kepala BNPB dan Keputusan Gubernur NTB Nomor 360-12 Tahun 2019. Isinya,  tentang petunjuk teknis (juknis) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa di Lombok dan Sumbawa.

Iklan

Surat tertanggal 1 Februari perihal permohonan bantuan kepada pihak BRI Mataram untuk dapat mengoptimalkan support system guna mempercepat berbagai proses perbankan. ‘’Pertimbangan lain yakni memperhatikan progres faktual dan kendala di lapangan,’’ jelas Kepala Pelaksana  BPBD NTB Ir. H. Mohammad Rum, MT Sabtu, 2 Februari 2019.

Mohammad Rum mengungkapkan, pihaknya meminta agar persyaratan pembuatan rekening pokmas cukup hanya dengan melampirkan SK kepala desa dan lurah setempat. Begitu pula dengan pencairan anggaran bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) itu ke rekening pokmas. Dimintanya,  cukup dengan melampirkan surat rekomendasi yang ditandatangani ketua pokmas dan PPK BPBD setempat.

Kendala lain dialami ahli waris. Diminta Rum, terhadap kepala keluarga yang meninggal dunia, bantuan diserahkan kepada ahli waris yang berhak. ‘’Cukup didasarkan surat keterangan ahli waris dari kepala desa/kelurahan,’’ pesannya.

Bagi kepala keluarga yang keluar negeri atau sakit parah, BPBD meminta proses pembuatan rekening dan pencairan dapat dilanjutkan dengan didasarkan surat kuasa atau keterangan dari kepala desa dan kelurahan.

Selanjutnya, jika terjadi kesalahan penulisan nama yang tidak sesuai antara SK dan bupati/walikota dengan KTP korban (by name by address) dapat diperbaiki dengan surat keterangan dari desa dan kelurahan.

‘’Permintaan itu sambil menunggu keluarnya revisi dari walikota/bupati, sehingga tidak menghambat proses pencairan,’’ katanya.

Untuk dapat segera memproses lanjut transfer dari rekening kepala keluarga ke rekening pokmas, Rum berharap pihak bank tidak harus menunggu pembagian buku tabungan di desa, kecamatan dan daerah lain selesai.

Terakhir, bila pihak BRI menemukan situasi dan kondisi di lapangan yang dianggap tidak sesuai juklak maupun juknis diminta berkoordinasi dengan pihak BNPB, Kemen PUPR, Pemda, juga BPBD setempat.

Rekening Pokmas rumah rusak berat yang   sudah terisi sejumlah 540  rekening. Sedangkan rekening  masyarakat yang sudah terisi  sejumlah 159.236 atau sebesar 74,90 persen, baik untuk rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat.

Rekening masyarakat yang sudah dibagi sejumlah 101.418 atau sebesar 47,71 persen  dari total rumah   yang sudah dibuatkan  SK. Jumlah rumah tahan gempa (RTG) yang sudah selesai dibangun dan sedang dalam proses pembangunan berjumlah 5.152 unit.

Terpisah, Pimpinan Cabang BRI Mataram, M. Harsono menjawab tiga poin yang jadi penekanan  BPBD NTB. Pertama, bahwa syarat pencairan pada dasarnya sudah mengikuti Juklak BNPB untuk rumah rusak berat dan Juknis untuk rusak sedang dan rusak ringan dari Gubernur NTB.

‘’Kedua, untuk pembuatan Rekening Pokmas tidak hanya SK dari Desa/Kelurahan, tetapi ditambah dengan foto copy KTP Pengurus untuk KYC perbankan, ‘’ jelasnya.

Ketiga, untuk yang TKI dan meninggal menurut Harsono sudah dilakukan dan cukup surat keterangan dari desa atau kelurahan.

Intinya, kata dia, pihak bank sudah menyederhanakan syarat pencairan karena juknis pencairan yang membuat adalah gubernur dan bank hanya melaksanakan syarat yg mereka buat sebelumnya. (ars/bul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here